Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Otong Tewas Usai Ditangkap dan Kepalanya Dibungkus Lakban, Polisi Sebut Karena Sesak Napas
Peristiwa
8 jam yang lalu
Otong Tewas Usai Ditangkap dan Kepalanya Dibungkus Lakban, Polisi Sebut Karena Sesak Napas
2
Otong Tewas Diduga Disiksa Polisi, Jokowi dan DPR Didesak Revisi KUHAP
Hukum
8 jam yang lalu
Otong Tewas Diduga Disiksa Polisi, Jokowi dan DPR Didesak Revisi KUHAP
3
Viral Pedagang Nangis Dilarang Jualan Usai Tegur 'Istri Wakapolda'
Peristiwa
7 jam yang lalu
Viral Pedagang Nangis Dilarang Jualan Usai Tegur Istri Wakapolda
4
Tito Karnavian: Air Wudhu Tidak Membunuh Virus Corona
Kesehatan
7 jam yang lalu
Tito Karnavian: Air Wudhu Tidak Membunuh Virus Corona
5
Berharap Anak Masuk Akpol, Anggota Polisi Tertipu Rp1,35 Miliar, Pelakunya Tersangka Korupsi Rp5,9 Miliar
Hukum
12 jam yang lalu
Berharap Anak Masuk Akpol, Anggota Polisi Tertipu Rp1,35 Miliar, Pelakunya Tersangka Korupsi Rp5,9 Miliar
6
Akibat Pandemi, Ratusan Mama Muda Bakal jadi Janda Baru
Peristiwa
7 jam yang lalu
Akibat Pandemi, Ratusan Mama Muda Bakal jadi Janda Baru
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Anshori Kembali Sampaikan Kritik Kerasnya, Perpres Kenaikan BPJS Harus Dicabut

Anshori Kembali Sampaikan Kritik Kerasnya, Perpres Kenaikan BPJS Harus Dicabut
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Anshori Siregar. (Gambar: Tangkapan layar video Zoom)
Kamis, 21 Mei 2020 00:55 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Anshori Siregar menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 hanya membuat masyarakat semakin menderita serta mengakibatkan perekonomian bangsa semakin drastis menurun.

Menurut Anshori, BPJS Kesehatan bukan mengalami defisit, karena badan yang tugasnya hanya mengurus soal jaminan kesehatan ini bukan tak cukup pemasukan.

"Nggak rugilah! Analogi kalau BPJS rugi tidak mungkin dibebankan ke masyarakat. Dua hal yang berbeda itu. Coba cek manajement BPJS!" tukas Anshori dalam diskusi virtual bertajuk 'Kenaikan BPJS di Era Pandemi', bersama Koalisi Lawan Corona (KLC) dan Prihatwono Research, Selasa (19/5/2020) lalu.

Anshari meminta, agar Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, segera dicabut.

Kritik keras Ansori kepada pemerintah terkait naiknya iuran BPJS Kesehatan ini, bukanlah kali pertama. Dalam sebuah rapat di DPR, Anshori bahkan menyebut, apa yang terjadi adalah bentuk "pemaksaan, perbudakan, dan zalim,".

Aktivis Kemanusiaan KLC, Nukila Evanty, bahkan menyebut Anshori, sebagai champion dalam perjuangan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Acara ini adalah upaya kami untuk melibatkan langsung legislator dalam perjuangan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi. Saya belum melihat ada legislator sepeka ini ya! Hormat lah kita ama PKS," kata Nukila.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Nasional, Kesehatan, GoNews Group

Loading...
www www