Implementasi 'The New Normal' Butuh Kajian Strategis

JAKARTA - Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19, menyatakan, keputusan untuk transisi menuju new normal dengan membuka kembali aktivitas ekonomi harus didasari pada indikator yang terukur, dengan data-data yang bisa dipercaya secara ilmiah dan transparan.

"Negara harus mempersiapkan diri dengan berbagai prioritas kesehatan sebelum kembali membuka aktivitas ekonomi dalam kondisi new normal. Kami melihat bahwa pemerintah Indonesia belum memiliki data akurat yang disampaikan secara transparan yang menghambat kerja pemerintah dalam mengendalikan transmisi Covid-19," ujar Irma dikutip dari Kompas.com, Senin (18/5/2020).

Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (12/5/2020) 'The New Normal' juga menjadi materi yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ketika menyampaikan Isu-Isu Aktual terkait Pandemi Covid-19.

Kala itu BNPB memaparkan Pemulihan Aktivitas Sosial Ekonomi (PASE) yang berisi tahap; Mengendalikan Covid-19, Meningkatkan Ketahanan Pangan, PASE, Implementasi 'The Next Normal', dan Transformasi.

Belakangan, isu pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) juga menggema, meskipun per hari ini, Senin (18/5/2020), Presiden RI menegaskan pelonggaran tersebut belum ditetapkan. Itu, kata Presiden Jokowi, "baru sebatas rencana yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat,".

Dan di sisi lain, narasi berdamai dengan Covid-19 juga terus menggema secara daring.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Doni Monardo, sebagaimana dilansir detik.com juga menyebut soal "upaya atau strategi menghadapi tantangan new normal,".

"Sejauh ini belum ada lembaga yang berani mengatakan kapan COVID akan berakhir, termasuk juga belum ada kepastian kapan vaksin akan ditemukan sehingga sangat mungkin kita akan selamanya hidup dengan Covid," kata Doni Monardo, Senin (18/5/2020).***