Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Calon Wagub Sumbar Usungan Gerindra Jadi Tersangka
Hukum
19 jam yang lalu
Calon Wagub Sumbar Usungan Gerindra Jadi Tersangka
2
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
Peristiwa
18 jam yang lalu
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
3
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
16 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
4
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
Peristiwa
15 jam yang lalu
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
5
Kejagung Punya Cukup Alat Bukti Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka
Nasional
18 jam yang lalu
Kejagung Punya Cukup Alat Bukti Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka
6
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Nasional
16 jam yang lalu
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Penumpang Menumpuk, Komisi V DPR Desak Cabut Surat Relaksasi Moda Transportasi

Penumpang Menumpuk, Komisi V DPR Desak Cabut Surat Relaksasi Moda Transportasi
Jum'at, 15 Mei 2020 00:33 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan menyesalkan terjadinya penumpukan punumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, menyusul pelonggaran tranportasi umum di saat PSBB.

Seharusnya, kata Irwan, pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat, dengan konsisten menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19.

"Jauh-jauh hari sudah sering saya ingatkan, bahwa penyebab utama semua masalah bangsa saat ini kan pandemi Covid-19," kata Irwan di Jakarta, Selasa (14/5/2020).

Wasekjen Partai Demokrat menilai, pemerintah saat ini lebih mengutamakan keselamatan kekuasaan dan ekonomi di dalam negeri, dan mengsampingkan keselamatan rakyat.

Menurut Irwan, persoalan ekonomi sebenarnya sudah ditangani dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 405 triliun.

"Kemudian dalam APBN terjadi penghematan dengan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan. Ini kan lebih ke stimulus ekonomi. Lalu harga BBM tidak turun, padahal minyak dunia turun, ditambah BPJS dinaikan. Artinya, langkah pemerintah selamatkan ekonomi, berupa cadangan anggaran dan lainnya lebih dari cukup," kata Irwan.

Oleh sebab itu, Irwan meminta pemerintah menguatkan PSBB yang telah dipilihnya dalam memerangi Covid-19, tanpa mengeluarkan kebijakan yang keliru seperti saat ini dengan melonggarkan transportasi umum.

"Saya minta secara tegas, cabut surat edaran sampai dengan kita melewati puncak kurva dan cenderung turun, baru kita longgarkan," ucap Irwan.

Diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran No. 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Adanya surat edaran tersebut, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan transportasi umum, dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.***


Loading...
www www