Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dianggap jadi 'Kutu Loncat', Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
Sumatera Barat
12 jam yang lalu
Dianggap jadi Kutu Loncat, Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
2
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang 'Bu Kombes' Lewat IG
Hukum
12 jam yang lalu
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang Bu Kombes Lewat IG
3
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
Politik
16 jam yang lalu
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
4
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
GoNews Group
23 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
5
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
Politik
12 jam yang lalu
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
6
Kasus Denny Siregar, Dua Santri Diperiksa Polisi
GoNews Group
12 jam yang lalu
Kasus Denny Siregar, Dua Santri Diperiksa Polisi
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Jokowi Naikkan Iuran BPJS, DPR: Rakyat Makin Ambyar

Jokowi Naikkan Iuran BPJS, DPR: Rakyat Makin Ambyar
Kamis, 14 Mei 2020 03:13 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali menaikkan premi atau iuran bulanan BPJS Kesehatan, kenaikan ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Kebijakan ini lantas menimbulkan kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan.

Menurut Irwan, keputusan presiden Jokowi itu telah mengabaikan hak konstitusional rakyat, di mana saat rakyat tengah terjepit akibat menurunnya pendapatan, kemudian dibebankan dengan naiknya iuran BPJS.

"Rakyat jadi ambyar, kalau sikap pemerintah begini," tegas anggota DPR RI Fraksi Demokrat ini kepada wartawan, Rabu (13/5/2020).

Irwan menegaskan, dengan keadaan seperti ini rakyat bisa tidak mampu membayar premi sehingga jaminan kesehatan terabaikan. "Ini sama saja menghilangkan hak kontitusi rakyat," tandas politisi akrab disapa Irwan Fecho ini.

Selain itu, di tengah ketidakmampuan pemerintah menangani Covid-19 justru Presiden Jokowi makin menambah penderitaan rakyat kecil dengan menaikkan iuran BPJS. "Pemerintah gagal memberikan layanan kesehatan bagi rakyat Indonesia," tambahnya.

Irwan juga menduga, sejumlah langkah pemerintah di kala pandemi seperti malah justru kontradiktif dan cenderung lebih menyelamatkan kekuasaan.

Dengan adanya Perpu 1 tahun 2020, di sahlannya UU Minerba 2020 serta perpres kenaikan iuran BPJS ini makin membuktikan pemerintah hanya memikirkan keselamatan kekuasaan semata dibanding keselamatan rakyat.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang diteken Jokowi pada Selasa (5/5/2020), tarif baru berlaku efektif pada 1 Juli nanti.

Besaran iuran untuk peserta kelas 3 pada Juli-Desember 2020 sebesar Rp25.500 per bulan, dengan detail Rp16.500 dibayar pemerintah pusat dan sisanya dibayar sendiri oleh peserta. Tahun depan naik lagi jadi Rp35 ribu, Rp28 ribu dibayar sendiri oleh peserta dan sisanya ditanggung pemerintah.

Iuran untuk kelas 2 menjadi Rp100 ribu per bulan, dibayar sendiri oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Sementara iuran untuk kelas 1 menjadi Rp150 ribu, juga dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.

Iuran sempat dinaikkan pada 1 Januari lalu lewat Perpres 75/2019. Rinciannya: kelas 3 Rp42 ribu/bulan; kelas 2 Rp110 ribu per bulan; dan kelas 1 Rp160 ribu/bulan. Peraturan ini lantas digugat ke Mahkamah Agung (MA) oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), dan dikabulkan Maret lalu.***


Loading...
www www