Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
2
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
22 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
3
Gunakan Pasal 'Karet' UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
Politik
18 jam yang lalu
Gunakan Pasal Karet UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
4
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Internasional
22 jam yang lalu
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
5
Ini yang akan Dilakukan Pemko Padang Panjang di Masa Transisi New Normal
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Ini yang akan Dilakukan Pemko Padang Panjang di Masa Transisi New Normal
6
Jalan Bukittinggi - Pasaman Barat Sudah Bisa Dilewati Pasca Longsor
Agam
23 jam yang lalu
Jalan Bukittinggi - Pasaman Barat Sudah Bisa Dilewati Pasca Longsor
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

DPD RI Pantau Implementasi POJK Stimulus Dampak COVID-19

DPD RI Pantau Implementasi POJK Stimulus Dampak COVID-19
Ketua Komite IV DPD RI, Elviana. (Foto: Ist.)
Selasa, 12 Mei 2020 20:30 WIB
JAKARTA - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mendorong OJK agar implementasi kebijakan countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dapat dilaksanakan dengan baik.

Hal itu disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Elviana dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (11/5/2020) lalu. Rapat itu, membahas implementasi Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak COVID-19).

Raker tersebut juga menyepakati bahwa Komite IV DPD RI dan OJK akan bermitra dalam melakukan monitoring di lapangan atas implementasi POJK Stimulus Dampak COVID-19, dan bekerjasama melakukan sosialisasi atas kebijakan-kebijakan yang diterbitkan OJK terkait dengan relaksasi kredit/pembiayaan baik di sektor perbankan maupun non-bank.

"Kemitraan tersebut dilakukan agar kebijakan pemerintah melalui OJK dapat dipahami secara jelas serta dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat di daerah. Sinergi tersebut dilakukan antara Anggota Komite IV DPD RI dengan Perwakilan OJK di masing-masing Provinsi," kata Elviana.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Ekonomi, Nasional

Loading...
www www