Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
MetroTV Minta Polisi Usut Tuntas Tewasnya Yodi
Peristiwa
13 jam yang lalu
MetroTV Minta Polisi Usut Tuntas Tewasnya Yodi
2
Mabes Polri Sita Aset Maria Lumowa Senilai Rp 132 Miliar
GoNews Group
12 jam yang lalu
Mabes Polri Sita Aset Maria Lumowa Senilai Rp 132 Miliar
3
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
GoNews Group
20 jam yang lalu
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
4
Tindaklanjuti Kebocoran Data Denny Siregar, Telkomsel Lapor ke Polisi
Politik
12 jam yang lalu
Tindaklanjuti Kebocoran Data Denny Siregar, Telkomsel Lapor ke Polisi
5
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
GoNews Group
20 jam yang lalu
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
6
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
Pendidikan
20 jam yang lalu
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Harapan Besar Komisi III pada Dirjen Pemasyarakatan yang Baru

Harapan Besar Komisi III pada Dirjen Pemasyarakatan yang Baru
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry. (Foto: Ist.)
Senin, 11 Mei 2020 14:43 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menyatakan, masalah di Lapas merupakan masalah klasik yang tidak kunjung selesai. Karenanya, Ia menaruh harapan besar kepada Dirjen Pemasyarakatan yang baru, Irjen. Pol. Reynhard Saut Poltak Silitonga.

"Sebagai Dirjen Lapas pertama yang memiliki latar belakang sebagai penegak hukum, Komisi III tentunya memiliki ekspektasi besar terhadap kinerja Anda ke depan. Kami akan menunggu gebrakan dan inovasi dari Saudara," kata Herman dalam rapat dengar pendapat (RDP) virtual antara Komisi III DPR dengan Dirjen Pemasyarakatan, Irjen Pol Reynhard Saut Poltak Silitonga, Senin (11/05/2020).

Politikus asal Nusa Tenggara Timur ini juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan betul-betul mengevaluasi kriteria narapidana yang dikeluarkan lewat program Asimilasi dan meningkatkan pengawasan terhadap mereka. Seperti diketahui Kemenkumham tercatat sudah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi dalam upaya simultan pencegahan penyebaran virus Corona/Covid-19 di Indonesia.

"Kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana asimilasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat," kata Herman.

Petugas Balai Pemasyarakatan, lanjut Herman, juga harus betul-betul melakukan pengawasan dengan ketat. "Bila kekurangan personel untuk melakukan pengawasan ini, Bapas harus meminta bantuan dan bekerjasama dengan petugas lapas atau penegak hukum lainnya, begitu juga dengan jajaran Forkopimda,".

Sebagai pengingat, kebijakan pemerintah mengeluarkan ribuan narapidana ini memang sempat menjadi polemik. Catatan Komisi III, sebanyak 93 orang (0,23 persen) diantara narapidana yang dikeluarkan itu, kembali tertangkap melakukan tindak pidana.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Hukum, Nasional

Loading...
www www