Cat Rumah Warga Miskin, DPD RI: Wako Pekanbaru Tak Menjunjung Adat dan Adab

JAKARTA - Senator Riau, Instiawati Ayus mempertanyakan kebijakan Walikota Pekanbaru Firdaus, yang meberikan label cat merah bertuliskan "Keluarga Miskin Penerima Bantuan".

"Pertanyaan saya apa Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengharuskan Pemkot mengecat rumah warga miskin," ujar Instiawati Ayus saat dihubungi GoNews.co, Jumat (8/5/2020) dinihari.

Harusnya kata Dia, Walikota Pekanbaru, Firdaus, dapat menjunjung tinggi kearifan lokal. "Istilahnya berpatut-patut dan berpadan. Di era serba digital sekarang ini, tindakan pengecatan itu tak masuk akal. Saya jujur sangat miris melihat rumah warga miskin di cat begitu," sesalnya.

Ayus yang juga Ketua Fraksi MPR dari kelompok DPD itu menilai, pengecatan rumah warga miskin tersebut, bukti Firdaus tidak niat untuk menunjukkan pola kerja yang cerdas.

"Ini bukti, bahwa Walikota Pekanbaru tidak menjunjung tinggi nilai nilai adat dan adab," ujarnya.

Komentar senada juga diungkapkan legislator asal Riau, Abdul Wahid. Menurutnya, pengecatan rumah warga itu bertentangan dengan UU Nomor 13/2020 Pasal 10 Ayat 5 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam UU tersebut tertera jelas, bahwa warga miskin harus diberikan kartu identitas bukan rumahnya yang dilabeli cat.

Selain tidak mencerminkan budaya Melayu, pengecatan rumah warga miskin oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus, harusnya tidak dilakukan. Demikian diungkapkan Anggota DPR RI dapil Riau, Abdul Wahid saat dihubungi GoNews.co, Kamis (07/5/2020) malam.

"Itu tidak layak dilakukan, jika data warga miskinsudah lengkap dan valid, maka langsung saja dikasihkan, Pemerintah kan sudah punya aparat untuk mengawasi, apakah bantuannya itu tepat sasaran atau tidak," ujarnya.

Politisi PKB ini kembali menegaskan, memberi lebel rumah orang yang menerima bantuan tidak perlu dilakukan. "Bantuan harus dibagi sesuai data yang ada, tak perlu pakai lebel- lebel segala," tandasnya.***