Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dianggap jadi 'Kutu Loncat', Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
Sumatera Barat
8 jam yang lalu
Dianggap jadi Kutu Loncat, Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
2
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang 'Bu Kombes' Lewat IG
Hukum
8 jam yang lalu
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang Bu Kombes Lewat IG
3
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
GoNews Group
19 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
4
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
Politik
12 jam yang lalu
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
5
Apa Kabar 'Resuffle'? Ada 18 Lembaga, Organisasi, Komisi menuju Perampingan
GoNews Group
15 jam yang lalu
Apa Kabar Resuffle? Ada 18 Lembaga, Organisasi, Komisi menuju Perampingan
6
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Hukum
14 jam yang lalu
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Cat Rumah Warga Miskin, DPD RI: Wako Pekanbaru Tak Menjunjung Adat dan Adab

Cat Rumah Warga Miskin, DPD RI: Wako Pekanbaru Tak Menjunjung Adat dan Adab
Jum'at, 08 Mei 2020 04:28 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Senator Riau, Instiawati Ayus mempertanyakan kebijakan Walikota Pekanbaru Firdaus, yang meberikan label cat merah bertuliskan "Keluarga Miskin Penerima Bantuan".

"Pertanyaan saya apa Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengharuskan Pemkot mengecat rumah warga miskin," ujar Instiawati Ayus saat dihubungi GoNews.co, Jumat (8/5/2020) dinihari.

Harusnya kata Dia, Walikota Pekanbaru, Firdaus, dapat menjunjung tinggi kearifan lokal. "Istilahnya berpatut-patut dan berpadan. Di era serba digital sekarang ini, tindakan pengecatan itu tak masuk akal. Saya jujur sangat miris melihat rumah warga miskin di cat begitu," sesalnya.

Ayus yang juga Ketua Fraksi MPR dari kelompok DPD itu menilai, pengecatan rumah warga miskin tersebut, bukti Firdaus tidak niat untuk menunjukkan pola kerja yang cerdas.

"Ini bukti, bahwa Walikota Pekanbaru tidak menjunjung tinggi nilai nilai adat dan adab," ujarnya.

Komentar senada juga diungkapkan legislator asal Riau, Abdul Wahid. Menurutnya, pengecatan rumah warga itu bertentangan dengan UU Nomor 13/2020 Pasal 10 Ayat 5 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam UU tersebut tertera jelas, bahwa warga miskin harus diberikan kartu identitas bukan rumahnya yang dilabeli cat.

Selain tidak mencerminkan budaya Melayu, pengecatan rumah warga miskin oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus, harusnya tidak dilakukan. Demikian diungkapkan Anggota DPR RI dapil Riau, Abdul Wahid saat dihubungi GoNews.co, Kamis (07/5/2020) malam.

"Itu tidak layak dilakukan, jika data warga miskinsudah lengkap dan valid, maka langsung saja dikasihkan, Pemerintah kan sudah punya aparat untuk mengawasi, apakah bantuannya itu tepat sasaran atau tidak," ujarnya.

Politisi PKB ini kembali menegaskan, memberi lebel rumah orang yang menerima bantuan tidak perlu dilakukan. "Bantuan harus dibagi sesuai data yang ada, tak perlu pakai lebel- lebel segala," tandasnya.***


Loading...
www www