Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dianggap jadi 'Kutu Loncat', Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
Sumatera Barat
9 jam yang lalu
Dianggap jadi Kutu Loncat, Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
2
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang 'Bu Kombes' Lewat IG
Hukum
9 jam yang lalu
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang Bu Kombes Lewat IG
3
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
GoNews Group
20 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
4
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
Politik
13 jam yang lalu
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
5
Apa Kabar 'Resuffle'? Ada 18 Lembaga, Organisasi, Komisi menuju Perampingan
GoNews Group
16 jam yang lalu
Apa Kabar Resuffle? Ada 18 Lembaga, Organisasi, Komisi menuju Perampingan
6
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Hukum
15 jam yang lalu
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Loading...
Home  /   Berita  /   Peristiwa

Rumah Penerima Bansos Dilabeli Cat Merah, DPR RI Warning 'Ocu' Fidau

Rumah Penerima Bansos Dilabeli Cat Merah, DPR RI Warning Ocu Fidau
Walikota Pekanbaru, Firdaus, saat memberi label cat merah ke rumah warga penerima Bansos. (Antara)
Kamis, 07 Mei 2020 21:22 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pemerintah Kota Pekanbaru dianggap telah mengkangkangi UU Nomor 13/2020 Pasal 10 Ayat 5 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dengan memberikan label cat rumah warga penerima Bansos.

Pasalnya dalam UU tersebut tertera jelas, bahwa warga miskin harus diberikan kartu identitas bukan rumahnya yang dilabeli cat.

Selain tidak mencerminkan budaya Melayu, pengecatan rumah warga miskin oleh Walikota Pekanbaru, Firdaus, harusnya tidak dilakukan. Demikian diungkapkan Anggota DPR RI dapil Riau, Abdul Wahid saat dihubungi GoNews.co, Kamis (07/5/2020) malam.

"Itu tidak layak dilakukan, jika data warga miskinsudah lengkap dan valid, maka langsung saja dikasihkan, Pemerintah kan sudah punya aparat untuk mengawasi, apakah bantuannya itu tepat sasaran atau tidak," ujarnya.

Politisi PKB ini kembali menegaskan, memberi lebel rumah orang yang menerima bantuan tidak perlu dilakukan. "Bantuan harus dibagi sesuai data yang ada, tak perlu pakai lebel- lebel segala," tandasnya.

Pada tahun 2019 lalu, Direktur Jenderal Jaminan dan Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat meminta pemerintah daerah menghentikan pelabelan warga yang belum mampu dengan istilah keluarga miskin.

Harry menilai, pelabelan warga kurang mampu sebagai keluarga miskin dapat membuat keluarga tersebut malu serta tidak menghormati harkat dan martabat mereka.

"Jangan keluarga miskinlah, itu kan stigma, kasihan anaknya, kasihan lingkungannya. Wah ini keluarga miskin, anaknya miskin, jadi kasihan. Jadi harus tetap harus menghargai harkat dan martabat mereka," kata Harry di Kantor Ombudsman RI, Selasa (10/12/2019).

Hal itu disampaikan Harry berkaca dari banyaknya pemerintah daerah yang menempelkan stiker bertuliskan "keluarga miskin" di rumah-rumah warga penerima bantuan sosial.

Harry mengatakan, istilah keluarga miskin harus dihapus dan diganti dengan istilah keluarga pra-sejahtera. Menurut Harry, hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Diminta seluruh dinsos, seluruh bupati, wali kota, menggunakan istilah keluarga prasejahtera, ditambah penerima bansos, itu lebih bijak. Saya yakin rasa malu juga akan muncul kalau mereka dilabeli seperti itu," ujar Harry.

Untuk dikethui, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan tanda di rumah penerima bantuan sosial yang diberikan selama pandemi Covid-19. Hal itu bertujuan untuk menghindari penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Walikota Pekanbaru, Firdaus atau yang akrab disapa "Ocu Fidau" menilai pemberian tanda di rumah penerima bansos akan efektif untuk menjamin bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selama pembagian bansos dari Pemkot Pekanbaru sejak awal Ramadan ini, santer diberitakan mengenai masyarakat yang menolak bansos tersebut. Pasalnya, masyarakat Kota Pekanbaru yang saat ini menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecewa dengan realisasi pemberian bansos dari Pemkot Pekanbaru.

Beberapa masyarakat menolak bansos tersebut karena bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang diberikan kepada pemerintah.

"Camat bisa koordinasi dengan tim di lapangan, agar bisa dipastikan penerima bantuan tepat sasaran," kata Firdaus, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (5/5/2020).

Adapun, tanda yang akan dipasang akan disesuaikan dengan kelompok penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kelompok masyarakat rentan miskin yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

Firdaus menyampaikan bahwa pihaknya juga melakukan verifikasi data calon penerima bantuan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. "Nantinya petugas bakal mengidentifikasi calon penerima ini, pemerintah fokus pada calon penerima yang terdampak ekonomi akibat Covid-19," imbuh Firdaus.***


Loading...
www www