NasDem: Proyek Kartu Pra Kerja Nambah Rusak Citra Pak Jokowi

JAKARTA - Program pelatihan online pada  Kartu Pra Kerja secara nyata dilihat tidak tepat sasaran. Program tersebut seakan ditumpangi kepentingan ditengah wabah virus korona (Covid-19) ini malah merusak citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menimbulkan luka di hati rakyat.

Belum lagi berbagai isu yang timbul dibelakangnya, mulai dari konflik kepentingan dengan mitra yang ditunjuk, program bantuan malah masuk ke mitra dan bukan ke rakyat, sampai dengan isu mitra tersebut adalah aset milik asing.

Hal itu disampaikan Hillary Brigitta Lasut, Anggota Komisi III DPR RI menyikapi polemik proyek mercusuar Kartu Pra Kerja dengan total anggaran Rp.20 Triliun itu, pada, Sabtu (2/5/2020).

"Saya mengerti bahwa ini adalah program yang merupakan janji politik Presiden Jokowi di masa kampanye, tetapi dalam keadaan Indonesia sedang terpuruk karena wabah covid-19, hal ini sangat melukai hati masyarakat ketika saldo kartu pra kerja malah terkuras untuk hal yang bisa kita dapat secara gratis di internet ataupun hanya berbentuk sertifikat," ujarnya melalui siaran pers yang diterima redaksi GoNews.co

Dikatakan Politisi Partai NasDem ini, jika cuma bentuk pelatihan online seperti itu, masyarakat dapat mendapatkan ilmu yang serupa dengan melihat tutorial di youtube secara gratis ataupun membaca artikel dan buku secara online. 

"Saya memahami ini karena saya sudah mendirikan HBL institute, sebuah Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris bagi masyarakat di sekitar kampung halaman saya supaya mereka bisa bersaing didunia global dan itu saya berikan gratis," tandasnya.

Dikatakan Hillary, sebenarnya pelatihan dan pengembangan itu baik, tapi disaat wabah Covid-19 ini, mungkin saatnya tidak tepat.

"Bayangkan kalau anggaran Rp. 5 triliunan tersebut diberikan sebagai bantuan langsung tunai, selain menolong dan dapat menyentuh langsung sampai 8 jutaan orang, itu juga dapat sekaligus menjadi stimulus ekonomi negara," terangnya. 

"Menurut saya jangan malah membuat masyarakat gregetan dengan memutar video sampai habis, mengeluarkan saldo, uang negara keluar, tapi ilmunya tidak maksimal didapatkan karena masyarakat tidak fokus pada ilmunya tapi hanya mengharapkan sisa saldo Rp. 600.000 nya. Dan juga kartu pra-kerja ini malah membuat Presiden Jokowi di serang karena polemik yang ditimbulkan " kata dia.

"Saya mendukung pelatihan dan tutorial online karena saya juga salah satu peminatnya. Tapi harus saya akui, saya tidak setuju kalau itu dijadikan program yang menyerap uang rakyat sedemikian rupa, karena sekali lagi saya sampaikan, informasi dan tutorial serupa yang tidak kalah kualitasnya saat ini bisa didapat secara gratis di internet " tegasnya.

Maka sebaiknya, lanjut Hillary, dirinya mengajak semua rakyat Indonesia bersama-sama membuka suara untuk mendesak pemerintah meninjau kembali program tersebut. Dan merubah peruntukan anggarannya untuk hal lain yang lebih mendesak dan menyentuh langsung ke masyarakat.

"Presiden Jokowi tidak boleh menjadi korban atas program dan niat baiknya sendiri. Segera cabut program tersebut, karena program tersebut bisa diaplikasikan di kemudian hari pada saat situasi negara dalam kondisi lebih baik dan dengan metode yang jauh lebih efektif dan efisien serta melibatkan asesment dari Kementrian terkait seperti Kementrian Komunikasi & Informatika (Kominfo) dan Kementrian Tenaga Kerja," tutup dia.

Menurut analisis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 8 startup digital yang bekerjasama dengan pemerintah berpotensi meraup untung Rp 3,7 triliun. Bila dibagi rata, masing-masing platform bisa mendapatkan Rp 457 miliar per startup.

Angka tersebut menurut INDEF, berasal dari total biaya pelatihan program Prakerja yang dianggarkan Rp 5,6 triliun. Bila dirata-ratakan, masing-masing plaftform akan mendapat Rp 700 miliar lalu dikurangi biaya pembuatan video program yang diperkirakan mencapai Rp 243 miliar.***