Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dianggap jadi 'Kutu Loncat', Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
Sumatera Barat
13 jam yang lalu
Dianggap jadi Kutu Loncat, Warga Sumbar Enggan Dukung Faldo Maju Pilgub
2
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang 'Bu Kombes' Lewat IG
Hukum
13 jam yang lalu
Kisah Febi, Kena UU ITE dan Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Tagih Utang Bu Kombes Lewat IG
3
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
Politik
17 jam yang lalu
Tangis Petani Simalingkar Pecah saat Cerita Anak dan Suami di Penjara, Tanahnya Diserobot PTPN II
4
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
Politik
13 jam yang lalu
18 Lembaga Akan Dibubarkan, Refly Harun: Semoga BPIP Juga, Sebab Nggak Guna
5
Kasus Denny Siregar, Dua Santri Diperiksa Polisi
GoNews Group
13 jam yang lalu
Kasus Denny Siregar, Dua Santri Diperiksa Polisi
6
Kuasa Hukum Korban Penganiayaan di Batipuh Selatan Minta Penyidik Kepolisian Usut Tuntas Motif Pelaku
Tanah Datar
9 jam yang lalu
Kuasa Hukum Korban Penganiayaan di Batipuh Selatan Minta Penyidik Kepolisian Usut Tuntas Motif Pelaku
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Anis Byarwati: Anggaran Rp5 T Kartu Pra Kerja Dialihkan Saja ke Bansos untuk Jutaan Buruh Korban PHK

Anis Byarwati: Anggaran Rp5 T Kartu Pra Kerja Dialihkan Saja ke Bansos untuk Jutaan Buruh Korban PHK
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Istimewa)
Jum'at, 01 Mei 2020 16:51 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati memandang, buruh adalah pejuang ekonomi keluarga. Peluh dan lelahnya adalah nafas keluarga.

May Day atau Hari Buruh Internasional tahun ini, diperingati dalam situasi sulit menghadapi pandemi Covid-19. Termasuk yang dialami para pejuang nafkah keluarga di Indonesia.

Politikus PKS ini pun berharap, agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang benar-benar tepat untuk meringankan beban mereka.

"Pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan yang sudah ada. Karena menurut saya, ada beberapa kebijakan yang tidak tepat sasaran. Seebut saja Kartu Prakerja yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 5,6T ini harus dievaluasi," ujarnya saat dihubungi GoNews.co, Jumat (01/5/2020).

Bahkan menurut Anis, sebaiknya Anggaran Rp5,6 T tersebut dialihkan untuk bantuan sosial bagi jutaan para pekerja yang terkena PHK. "Saat ini sudah banyak korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19, seharusnya ini yang didahulukan," tandasnya.

Langkah selanjutnya kata Anis, anggaran tersebut juga bisa dialihkan sebagai BLT untuk para pekerja yang terkena PHK ini. "Sehingga, mereka tetap bisa menghidupi keluarganya, dan memulai usaha baru. Dengan demikian nantinya secara agregat akan menaikkan daya beli masyarakat, yang imbasnya juga konsumsi sektor rumah tangga akan naik, dan pada gilirannya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nwgara kita," urainya.

"Ingat, konsumsi rumah tangga di Indonesia itu berkontribusi 56% terhadap PDB negara kita lho," timpalnya.

Politisi PKS ini juga menekankan agar pemerintah membuat perencanaan dan system yang baik, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, Anis juga tetap menyemangati kaum buruh di Indonesia. "Selamat Hari Buruh Internasional 2020. Semoga kaum buruh tetap tangguh. Bersabar dalam keterbatasan. Saya Berdoa, semoga Allah bukakan kembali kemudahan-kemudahan di hari esok," pungkasnya.***


Loading...
www www