Anggaran Pemindahan Ibukota Baru Dialihkan ke Penanganan Covid-19, PKS Apresiasi Kemenkeu

JAKARTA - Anggaran penyiapan proyek infrastruktur Ibukota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dialihkan untuk penanggulangan pandemi virus corona atau Covid-19.

Menurut Menkeu, selain anggaran dasar infrastruktur tersebut, Kementerian PUPR juga mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan. Hal itu disampaikan Menkeu pada Kamis, 23 April 2020 lalu.

Menanggapi hal tersebut, politisi perempuan dari PKS, Anis Byarwati melalui keterang tertulisnya, Selasa (28/4/2020) memberikan apresiasi atas pernyataan Menkeu tersebut.

Anis yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI, telah menyuarakan gagasan penundaan penyiapan proyek ibu kota baru agar anggaran dan kerja pemerintah bisa difokuskan pada penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 sejak 3 April 2020.

Kepada awak media saat itu, Anis mengatakan “Segera tarik Omnibus Law Cipta Kerja, dan tunda agenda pemindahan Ibukota. Gunakan anggarannya untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi rakyat,”.

Menurut Anis, 89,472 triliun anggaran persiapan pemindahan ibu kota baru dalam APBN 2020 akan sangat berarti jika dialihkan penggunaannya untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19, yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat banyak.

"Dana sejumlah 89,4 triliun itu, sangat signifikan untuk dibuat program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat," tuturnya.

Namun demikian, terkait dengan kebijakan pengalihan anggaran Ibukota baru yang dilakukan menkeu, Anis memberikan catatan khusus.

"Pengalihan anggaran ini harus benar-benar digunakan tepat sasaran. Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak," katanya.

Anis menekankan agar pemerintah membuat perencanaan dan system yang baik, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah perlu pastikan, dana bantuan untuk masyarakat yang turun, benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan," pungkasnya.***