Tak Mau Aparat Kelurahan Jadi Sasaran, Warga Dukung Forum RT/RW Tolak Bantuan Pemko Pekanbaru

PEKANBARU - Sebagian warga Kota Pekanbaru, Riau, mendukung langkah Forum RT/RW yang menolak bantuan sembako dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Warga beralasan, jika tidak ditolak, maka yang akan menjadi sasaran kemarahan dan amukan warga justeru RT/RW. "Keputusan ini sudah tepat, sebelum data warga dibetulin oleh Pemerintah Kota, jangan diterima," ujar Sahid, salahsatu Warga Kecamatan Tampan, Senin (27/4/2020).

"Jangan sampai nanti pak RW atau pak RT yang jadi korban sasaran amukan warga, gara-gara bantuan tak tepat sasaran," tegasnya.

Untuk diketahui, bantuan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada masyarakat terdampak virus corona atau covid-19 menuai polemik. Bantuan ini diduga mengabaikan RT/RW yang mendata warga terdampak pada pekan lalu.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Tampan. Forum Komunikasi (FK) RT/RW Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, menolak bantuan sembako ini. Mereka takut menjadi sasaran amuk warga yang tidak mendapatkan bagian tapi berhak menerima.

Sutomo selalu Ketua FK tersebut menjelaskan, ada 2.500 KK di kelurahannya yang berhak menerima bantuan. Data ini sudah diserahkan saat pendataan berlangsung.

Belakangan, data dari Pemko Pekanbaru menyebut hanya ada 261 KK saja yang berhak menerima di daerahnya. Sutomo tidak tahu dari mana pemerintah mendapatkan data itu dan dinilainya tidak tepat di tengah pandemi virus corona ini.

"Jika jumlah dibagikan, maka dipastikan akan terjadi gejolak hebat di tengah masyarakat karena sedikit sekali yang mendapatkannya, RT dan RW jadi sasaran nanti," kata Sutomo, Minggu kemarin.

Hal serupa juga terjadi di Kelurahan Tanah Datar. Ketua RW se-Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota menolak bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Berita acara penolakan tersebut ditandatangani pada Ahad, 26 April 2020 oleh enam ketua RW di Kelurahan Tanah Datar. Enam ketua RW yang meneken berita acara penolakan tersebut adalah: Ketua RW 1 M Yazul Lasim, Ketua RW 3 Rusdi, Ketua RW 4 Ermaneli, Ketua RW 5 Edrianto Syanur, Ketua RW 6 Syamsir dan Ketua RW 7 OK Tabrani, SH.

Mereka menolak bansos untuk warga terdampak wabah virus corona tersebut karena jumlah kepala keluarga (KK) yang menerima tidak sesuai dengan data yang diusulkan ketua RT dan RW.

''Pada hari ini Minggu tanggal 26 April tahun 2020, kami seluruh RW di lingkungan Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, dengan ini menolak bantuan terdampak Covid-19 karena tidak sesuai dengan data yang dikirim oleh ketua RT & RW ke Pemerintah Kota Pekanbarun,'' demikian bunyi alinea pertama pada berita acara penolakan tersebut.

''Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,'' bunyi alinea penutup dari berita acara penolakan itu.

Diberitakan GoRiau.com sebelumnya, Forum Komunikasi (FK) Ketua RT/RW Kelurahan Simpang Baru juga menolak bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau, untuk warga yang terdampak virus corona.

Penolakan dilakukan karena data penerima bansos tersebut tidak sesuai dengan data yang diajukan pihak RT/RW. Hal itu ditegaskan Ketua FK RT/RW Simpang Baru, Sutomo Marsudi, yang didampingi Ketua LPM Abdurahman Pohan, Ketua FKPM Arman, Babinkamtibmas Bripka Febri Rosalin, Babinsa AM Tambunan, Lurah Simpang Baru dan seluruh ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, Ahad (26/4).

Dijelaskan Sutomo, jumlah penerima bantuan yang diusulkan ketua RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru sebanyak 2.500-an KK. Namun data penerima mendapatkan bantuan dari Pemko hanya sebanyak 261 KK.

Jika bansos itu dipaksakan hanya diberikan kepada 261 KK, kata Sutomo, dipastikan akan terjadi gejolak hebat di tengah masyarakat.

''Tentunya ketua RT dan ketua RW yang akan menjadi sasaran amuk warga yang kecewa karena tidak mendapatkan bansos,'' ujar Sutomo.

''Atas dasar itulah, kami seluruh ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, sejak tadi malam melakukan rapat hingga tadi pagi bersama tim distribusi dari Pemko Pekanbaru, yakni tim Tagana dari PT Sarana Pangan Madani (SPM) yang merupakan salah satu BUMD Pangan di Pekanbaru untuk menyatakan penolakan keras bantuan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah KK yang kami ajukan. Lebih baik warga kami tidak dapat sama sekali, daripada akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat,'' sambungnya.

Sementara itu, perwakilan dari tim Tagana saat audiensi menyatakan bahwa pihaknya tidak punya kewenangan dan kapasitas untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan perangkat RT dan RW terkait jumlah penerima yang sangat sedikit tersebut.

''Kami di sini hanya bertugas untuk mendistribusikan bantuan saja. Terkait data penerima, itu kewenangan Dinas Sosial,'' jelasnya.

Audiensi yang dilakukan dalam aula Kantor Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tersebut sempat ricuh. Sebab, perangkat RT dan RW sudah kesal sejak mendapatkan infomasi bahwa jumlah penerima bantuan tidak sesuai data yang mereka usulkan.

Usai audiensi, seluruh perangkat RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru langsung meninggalkan lokasi Kantor Lurah dan tetap komit tidak akan menerima bantuan untuk warga mereka yang jumlahnya tidak rasional.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru menyatakan akan menyalurkan bantuan kepada 40 ribu kepala keluarga (KK). Jumlah itu terdiri dari 15 ribu KK miskin dan 25 ribu warga terdampak covid-19 tapi hanya 15 ribu KK yang direalisasikan.***