Home  /  Berita  /  Politik

Mudik VS Pulkam Bisa Jadi Pengalihan Isu, Mardani: Fokus Awasi Dana Covid-19 Rp405 Triliun

Mudik VS Pulkam Bisa Jadi Pengalihan Isu, Mardani: Fokus Awasi Dana Covid-19 Rp405 Triliun
Senin, 27 April 2020 14:10 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengingat untuk tidak lengah atas ramainya penyebutan Mudik atau Pulang Kampung. Tapi tetap harus fokus mengawasi dana Covid-19.

"Bisa saja Mudik VS Pulkam jadi bagian dari pengalihan isu, dari fokus mengawasi dana Covid-19," ujar Mardani, Senin (27/4/2020)

Ali Sera kemabali mengingat untuk tidak lengah, dana 405 trilun itu sangat besar. Ada alokasi angka 75 triliun untuk kesehatan tapi APD benar benar langka dan membahayakan petugas kesehatan.

Dana pra kerja sebagian malah dialokasikan untuk delapan aplikator yang muatan pelatihannya sebagian bisa didapat gratis dari internet.

"Ayo semua Awasi Dana Covid-19. Jangan sampai kejadian 1998, membuat negara hingga hari ini harus menanggung beban hutang 600 triliun akibat BLBI. Sekali lagi Awasi DanaCovid-19," ajak Ali.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pernyataan yang dilontarkan pemerintah mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung dinilai tidak tegas dan justru menimbulkan kebingungan bagi publik. Padahal dua kalimat ini dinilai memiliki efek yang sama, yakni memobilisasi publik dalam jumlah besar.

Peneliti Senior Indef Didik Rachbini mengatakan pernyataan yang membingungkan bagi publik ini justru menyebabkan risiko penyebaran Covid-19 yang meluas. Namun pemerintah dinilai tidak tegas dalam mengendalikan mobilisasi publik ini.

"Mudik dan bukan pulang kampung ini pernyataan kebijakan yang membingungkan dari pejabat publik dan pasti berpotensi menyebabkan kegagalan dan taruhan kegagalan adalah nyawa," kata Didik dalam publikasi virtual di Webinar, Minggu (26/4/2020).

Dia menyebutkan, pernyataan yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai tak tegas. Seorang presiden dinilai tak boleh menyampaikan kebijakan yang kontra dan menyebabkan satu hingga dua juta masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ini secara tak langsung melakukan pembiakan Covid-19.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk lebih tegas dalam penanganan pandemi ini. Beberapa negara yang tegas dalam menangani penyebaran virus ini bisa diambil sebagai contoh, yakni China yang dalam waktu singkat dapat mengendalikan virus ini agar tak menyebar di negaranya.

Dalam salah satu wawancara dengan Najwa Sihab, Jokowi menyebut arus masyarakat keluar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) sebelum pemerintah resmi melarang mudik, 24 April lalu, merupakan aktivitas pulang kampung.

Mudik dilakukan menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri, sedangkan pulang kampung dilakukan jauh hari sebelum memasuki bulan puasa Ramadan. "Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4/2020).

"Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di kampung."

Jokowi beranggapan, mereka yang mencuri start untuk pulang kampung justru berada dalam kondisi berbahaya jika tetap tinggal di Ibu Kota. Ia menambahkan, saat pulang kampung, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan tempat isolasi bagi warga yang ingin masuk ke wilayah tersebut.

"Coba dilihat juga di lapangan, ini lapangan yang kita lihat. Di Jakarta, mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4, isinya 8 orang atau 9 orang," katanya.***


wwwwww