Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Prakerja Gelombang 10 Dibuka untuk Capai Kuota, Rp672an Miliar dari RKUN Belum Diputus
GoNews Group
7 jam yang lalu
Prakerja Gelombang 10 Dibuka untuk Capai Kuota, Rp672an Miliar dari RKUN Belum Diputus
2
"Bicara Buku bareng Wakil Rakyat", Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Politik
14 jam yang lalu
Bicara Buku bareng Wakil Rakyat, Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
3
Ketua Pengadilan Meninggal di Kolam, Suami Sebut Korban Alami Keram
Peristiwa
8 jam yang lalu
Ketua Pengadilan Meninggal di Kolam, Suami Sebut Korban Alami Keram
4
Pimpinan MPR: Jangan Anggap Remeh Kaum Perempuan
Politik
14 jam yang lalu
Pimpinan MPR: Jangan Anggap Remeh Kaum Perempuan
5
Syarief Hasan: Saya Bangga Santri Sudah Paham 4 Pilar MPR
Politik
13 jam yang lalu
Syarief Hasan: Saya Bangga Santri Sudah Paham 4 Pilar MPR
6
Ngobras Bareng Pecinta Satwa, Ketua MPR Dorong Penangkaran dan Pelestarian Satwa
Politik
13 jam yang lalu
Ngobras Bareng Pecinta Satwa, Ketua MPR Dorong Penangkaran dan Pelestarian Satwa
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Solok Selatan Perkuat Pemantauan Pendatang dan Perantau yang Mudik di Perbatasan

Solok Selatan Perkuat Pemantauan Pendatang dan Perantau yang Mudik di Perbatasan
Pelaksana Tugas Bupati Solok Selatan Abdul Rahman. (HO-Humas Solok Selatan/Antara)
Senin, 20 April 2020 14:01 WIB
PADANG - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat memperkuat koordinasi pada pos pengawasan daerah perbatasan dengan pemerintah nagari dan jorong. Pemantauan dilakukan untuk pendatang dan perantau yang mudik dari daerah penularan Covid-19.

"Penguatan manajemen ketersambungan antara pos perbatasan dengan pemerintah nagari dan jorong ini untuk mempermudah pengawasan orang-orang yang masuk daerah itu dan para perantau yang pulang kampung dari daerah terjangkit Covid-19," kata Pelaksana Tugas Bupati Solok Selatan Abdul Rahman di Padang Aro, Senin (20/4/2020).

Dia mengatakan bahwa kepulangan perantau susah dicegah mengingat kondisi di daerah rantau yang juga sulit pada masa pandemi Covid-19. "Ini jadi dilematis. Makanya kita tidak lockdown (mengunci wilayah), lebih memilih PSBB," ujarnya.

Berkenaan dengan persetujuan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Sumatera Barat, Abdul Rahman mengatakan bahwa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Solok Selatan akan membahas persiapan teknis penerapan kebijakan itu, termasuk persiapan pos-pos pengawasan perbatasan.

"Kita akan laksanakan SOP yang ditetapkan PSBB. Secara teknis hari ini akan kita bahas dengan Forkopimda agar bisa dilaksanakan di Solok Selatan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Solok Selatan bertetangga dengan daerah seperti Kabupaten Solok, Dharmasraya, dan Kota Sungai Penuh di Jambi yang sudah melaporkan kasus infeksi virus corona.

"Ini juga perlu kita waspadai. Kita harus memperbuat mekanisme pertahanan diri terutama di pos-pos perbatasan," katanya.

Abdul Rahman mengatakan, kalau PSBB diterapkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dilarang keluar daerah. "Kalau tetap nekat, pasti ada sanksinya," ujarnya. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:Antara
Kategori:Solok Selatan, Sumatera Barat, Pemerintahan

wwwwww