Komisi IX DPR: Pemerintah harus Jelaskan Keterlibatan Starup Milik Stafsus Presiden di Proyek Kartu Prakerja

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, turut angkat bicara terkait dengan keterlibatan starup milik Stafsus Presiden di proyek Kartu Prakerja.

Menurutnya, polemik kepemilikan starup tersebut harus dihentikan, tapi pemerintah diharapkan segera melaksakan program tersebut demi masyarakat yang saat ini terdampak Covid-19.

"Agar tidak menimbulkan perdebatan dan kecemburuan bagi lembaga-lembaga pelatihan yang ada, pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan. Dengan begitu, program ini dapat dilaksanakan dan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat," ujarnya, Kamis (16/4/2020) melalui siaran persnya yang diterima GoNews.co.

Wakil Ketua Fraksi PAN itu menilai, Kartu Prakerja harusnya dapat mendatangkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu program tersebut harus direncanakan secara matang. Semua aspek terkait harus dipelajari dengan baik.

Selain soal anggarannya, menurut Wakil Ketua MKD DPR itu, ada banyak hal lain yang sangat perlu diperhatikan pada program Kartu Prakerja tersebut. Antara lain, soal kepesertaan, proses seleksi, persebaran kepesertaan, metode pelatihan, lembaga pelatihan, dan link and match-nya dengan dunia usaha.

"Dari sekian banyak hal yang perlu diperhatikan tersebut, tentu keberadaan lembaga pelatihan perlu disoroti secara serius. Sebab, salah satu kunci keberhasilan program ini terletak pada lembaga pelatihan yang diajak kerja sama," tandasnya.

Sebagaimana disebutkan pemerintah, setiap pelatihan kerja yang dilakukan, pemerintah menyiapkan 3,55 juta per orang. Dan dari 3,55 juta itu, 1 juta diantaranya akan dipergunakan untuk biaya pelatihan.

"Kelihatannya, lembaga pelatihan yang diajak bekerjasama akan mendapatkan insentif dari yang 1 juta tersebut. Dengan dinaikkannya anggaran program Kartu Prakerja menjadi 20 Triliun, tingkat kepesertaanya pun naik. Dari yang tadinya target sasaran 2 juta orang, sekarang berubah menjadi menjadi 5,6 juta orang. Jumlah ini tentu sangat besar," tukasnya.

Jika ada orang yang mempersoalkan keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan menurutnya sangat wajar. Sebab, peserta yang akan dilatih 5,6 juta orang. "Lalu berapa kira-kira yang akan diperoleh lembaga itu per orang? Berapa orang yang dapat dilatih oleh setiap lembaga?”.

Pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut. Termasuk keterlibatan lembaga ruangguru. Ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar.

"Ruangguru ini kan diketahui adalah milik salah seorang staf khusus presiden. Dan sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? Atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)," tandasnya.

"Saya tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung? Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja dinilai sangat terbatas," pungkas Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.***