Home  /  Berita  /  GoNews Group

Legislator Apresiasi Program PKT KemenPUPR di Tengah Pandemi

Legislator Apresiasi Program PKT KemenPUPR di Tengah Pandemi
Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maz'at. (Foto: Dok. Pribadi)
Rabu, 15 April 2020 14:03 WIB
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 100 miliar melalui program Padat Karya Tunai (PKT) untuk membeli karet hasil produksi petani. Karet ini, akan digunakan sebagai campuran aspal.

Langkah KemenPUPR di tengah upaya menanggulangi permasalahan ekonomi warga yang terdampak pandemi Corona/Covid-19 saat ini, dinilai "luar biasa," oleh Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maz'at.

Saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (15/4/2020), Anggota DPR RI dapil Riau I ini menuturkan, jauh sebelum wabah penyebaran Covid-19 merebak, dirinya pun sudah mengusulkan beberapa kali ke pemerintah di berbagai kesempatan terutama pada rapat kerja dengan Kementerian PUPR, agar pemerintah mengakomodir berbagai produk komoditas masyarakat untuk diberdayakan sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur dan lainnya.

"Kita bersyukur bahwa apa yang menjadi gagasan dan ide yang telah dikemukakan dalam rapat beberapa kali dengan PUPR agar pembangunan infrastruktur ini bisa menggunakan bahan baku yang diproduksi oleh masyarakat kita yaitu diantaranya karet, bisa disambut positif," jelas mantan anggota DPRD Kampar ini.

Seperti diketahui, situasi darurat Corona/Covid-19 masih berlangsung. Jakarta bahkan telah menetapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak 10 April 2020. Sepanjang masa itu, gerak masyarakat dibatasi. Rerata masyarakat kini tak lagi berpenghasilan dan menunggu bantuan-bantuan dari pemerintah.

Mengutip pernyataan Presiden RI, Joko Widodo pada 9 April 2020. Per 31 Maret 2020 telah disampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa program berikut:

1) PKH untuk 10 juta KK dengan total anggaran Rp37,4 triliun.

2) Kartu Sembako untuk 20 juta orang. Per orang senilai Rp 200 ribu, tapi tak jelas rentang waktu dan frekurnsi penerimaan bantuan. Total anggaran untuk ini Rp 43,7 triliun.

3) Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta orang. Nilainya Rp 600 per orang, selama 4 bulan. Total anggaran sebesar Rp 20 triliun.

4) Pembebasan biaya listrik untuk 24 juta pelanggan 450 VA, dan diskon bayar bagi 7 juta pelanggan 900 VA. Total anggaran ini sebesar Rp 4,5 triliun.

Kemudian, ada program baru yang diumumkan Presiden di tanggal 9 April itu, yakni:

1) Bantuan Khusus Sembako untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK warga Jakarta. Masing-masing sebesar Rp 600 ribu/bulan selama 3 bulan. Total anggaran mencapai Rp 2,2 triliun.

2) Bantuan Sembako untuk 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK warga Bodetabek. Masing-masing senilai Rp 600 ribu/bulan selama 3 bulan. Total anggaran mencapai Rp 1 T.

3) Bantuan Sosial Tunai untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek dan bukan penerima PKH dan Sembako. Masing-masing senilai Rp 600 ribu/bulan selama 3 bulan. Total anggaran Rp 16,2 triliun.

4) Realokasi Dana Desa untuk Bantuan Sosial Desa. Ada 10 juta KK yang disasar dengan nilai masing-masing Rp 600 ribu/bln selama 3 bulan. Total anggaran mencapai Rp 21 T.

5) Program Padat Karya Kementrian. Total anggarannya sebesar Rp 16,9 T. Kemendes ditarget menyerap 59 ribu orang tenaga kerja, Kemen PUPR menyerap 530 ribu orang pekerja, dan Kementerian lain yak tak di rinci yakni Kementerian Pertanian, Perikanan, Perkebunan. Dari Rp 16,9 triliun itu, sebesar Rp 10,2 triliun jadi jatah KemenPUPR.

6) Program Keselamatan oleh Polri. Sebanyak 197.000 pengemudi taksi, supir bus/truk dan kernetnya, akan mendapat Rp 600/bln selama 3 bulan. Total anggaran mencapai Rp 460 miliar.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Pemerintahan, Ekonomi
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/