Indeks Kerawanan Pilkada di Dharmasraya Urutan 85 Secara Nasional

DHARMASRAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengungkapkan, indeks kerawanan Pemilu di Kabupaten Dharmasraya menempati urutan ke-85 nasional dari 261 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 23 September 2020 mendatang.

Pernyataan itu dikemukakan Ketua Bawaslu Sumbar saat menghadiri Jalan Santai Sosialisasi Pemilu Sebagai Partisipatif Pengawasan Pilkada Serentak 2020 yang digelar Bawaslu Dharmasraya, bersama Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 0310 SSD serta 11 Panwascam dan KPUD setempat, Minggu (08/03/2020).

“Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ini dilakukan dengan berbagai data, seperti laporan kepolisian serta ‘review’ dari media massa. Dari data-data tersebut disimpulkan bahwa IKP di Dharmasraya posisi 85,” kata Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitritmen.

Ia mengatakan, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat merumuskan strategi pengawasan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi-potensi yang akan terjadi menyusul dengan dirilisnya IKP tersebut.

"Langkah antisipasi inilah yang sudah dilakukan melalui sosialisasi seperti saat ini, dan mengandeng kerjasama Kemenag dan 72 penyuluhan agama dan melibatkan pramuka," katanya.

Ia menyebutkan, jika Dharmasraya berada di urutan 85 dari 261 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak, sedangkan IKP di Sumbar berada di posisi ke tiga nasional dari sembilan provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 ini.

"Namun semua itu dibantahkan dengan praktik pengawasan di lapangan pada Pileg dan Pilkada 2019, serta diiringi berapa prestasi yang diraih Bawaslu Sumbar," katanya.

Sementara itu untuk mencapai Pemilukada yang damai dan jujur, Ketua Bawaslu Dharmasraya, terus melakukan sosialisasi, serta berbagai terobosan-terobosan untuk memastikan partisipasi masyarakat terlibat dalam mengawasi Pilkada.

"Bawaslu juga telah membentuk Satuan Karya (Saka) Adhiyasta Pemilu dalam rangka memperkuat pengawasan Pilkada dan menjalin kerjasama dengan 71 penyuluh Kementerian Agama (Kemenag) Dharmasraya," kata Syamsurizal.

Meski demikian, seluruh itu tidak akan bisa dicapai oleh Bawaslu selaku pengawasan namun, perlu dukungan seluruh pihak dari Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk secara bersama menyukseskan pelaksanaan Pilkada di daerah itu.

Sementara itu Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menegaskan agar Bawaslu untuk terus lakukan sosialisasi agar pemahaman masyarakat tentang pemilu dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bupati juga akan terus lakukan sosialisasi kepada ASN, agar tetap menjaga netralitas dalam Pilkada nanti.

"Nanti kita juga akan lakukan Rakor dengan menghadirkan seluruh elemen masyarakat dan ASN, agar tahapan pemilu bisa dipahami, yang terpenting adalah komunikasi," pinta Sutan Riska Tuanku Kerajaan, usai membuka secara resmi sosialisasasi pemilu oleh Bawaslu.

Sosialisasi pengawasan pilkada Dharmasraya yang dikemas dengan jalan santai diikuti Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitritmen, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kapolres AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah, perwakilan Kodim 0310, Komisioner KPU Dharmasraya, dan lainnya.(ep)