Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
Politik
13 jam yang lalu
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
2
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
Politik
14 jam yang lalu
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
3
Sumatera Barat untuk Pertama Kali Tanpa Penambahan Kasus Covid-19
Sumatera Barat
15 jam yang lalu
Sumatera Barat untuk Pertama Kali Tanpa Penambahan Kasus Covid-19
4
Logo Garuda di Gerindra Diganti Lobster, Prabowo Cs Masih Sabar
Politik
13 jam yang lalu
Logo Garuda di Gerindra Diganti Lobster, Prabowo Cs Masih Sabar
5
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
Sumatera Barat
17 jam yang lalu
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
6
Tak Tahan Anu Suami Kecil, Karin Tega Selingkuh dan Tinggalin Mukidi
Hukum
12 jam yang lalu
Tak Tahan Anu Suami Kecil, Karin Tega Selingkuh dan Tinggalin Mukidi
Loading...
Home  /   Berita  /   Peristiwa

Syamsuar: Mayoritas Buruh di Riau tak Masalah dengan RUU Cipta Kerja

Syamsuar: Mayoritas Buruh di Riau tak Masalah dengan RUU Cipta Kerja
Selasa, 25 Februari 2020 14:34 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
PEKANBARU - Soal omnibus law RUU Cipta Kerja yang belakangan ditolak mayoritas organisasi buruh karena tidak berpihak kepada pekerja, maupun soal isu resentralisasi kewenangan pemerintah daerah oleh pusat, Provinsi Riau menganggap tak ada masalah.

Hal ini diungkapkan Gubernur Riau H Syamsuar saat ditemui usai menerima Wakil Ketua MPR Syarief Hasan di Kediamanya, Senin (24/2/2020) malam.

Bahkan Syamsuar mengakui, saat ini para buruh di Riau yang awalnya juga mempertanyakan sejumlah substansi terkait RUU sapu jagat yang mengatur masalah ketenagakerjaan, akhirnya bisa mengerti dan paham.

"Kalau di sini memang dari serikat pekerja mempertanyakan. Tetapi minggu lalu ada kunjungan Menaker, dan itu sudah dijelaskan. Waktu itu beliau menyampaikan kepada media bahwa tidak perlu dikhawatirkan dan mudah-mudahan omnibus law itu tidak sesuai dengan yang dirisaukan, dan sejalan dengan pemikiran serikat pekerja," kata Dia.

Terkait dengan perubahan yang akan berimplikasi terhadap pemda sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mantan Bupati Siak itu menyatakan sepanjang menyangkut investasi, pihaknya akan mendukung.

"Berkenaan adanya perubahan di Pemda, terkait Perda dan sebagainya, kalau ini menyangkut kepentingan nasional, investasi, kami tentunya mendukung. Kami akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak hanya mengutamakan kepentingan daerah," tandasnya.

Mengenai isu resentralisasi kewenangan daerah oleh pusat, kata calon Ketua DPD Golkar Riau ini mengatakan, sebelum RUU Cipta Kerja itu ada, sejumlah kewenangan provinsi sudah ada yang ditarik kembali oleh pusat.

"Memang sudah ada beberapa produk misalnya melalui kehutanan, melalui Kementerian ESDM, ini kewenangan juga sudah ditarik ke pusat sebenarnya. Yang dulunya kewenangan pemerintah provinsi, sekarang juga sudah menjadi kewenangan pusat," tandas Syamsuar.***


Loading...
www www