Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
Hukum
14 jam yang lalu
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
2
Syarief Hasan Minta Santri Tingkatkan Pemahaman Empat Pilar
GoNews Group
21 jam yang lalu
Syarief Hasan Minta Santri Tingkatkan Pemahaman Empat Pilar
3
DPR Dorong Komitmen Pemerintah Bangun Transportasi Berbasil Rel
GoNews Group
17 jam yang lalu
DPR Dorong Komitmen Pemerintah Bangun Transportasi Berbasil Rel
4
Ketua DPD Diminta Hadiri Peresmian Gelar Pangeran LaNyalla Mahmud Mattalitti Hardonagoro
GoNews Group
21 jam yang lalu
Ketua DPD Diminta Hadiri Peresmian Gelar Pangeran LaNyalla Mahmud Mattalitti Hardonagoro
5
Kongres FIFA Setujui Dua Amandemen Peraturan
GoNews Group
16 jam yang lalu
Kongres FIFA Setujui Dua Amandemen Peraturan
6
Persik Kediri Masih Lemah Soal Keseimbangan Permainan
GoNews Group
17 jam yang lalu
Persik Kediri Masih Lemah Soal Keseimbangan Permainan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Penjelaskan Jaksa Agung soal Tindakan untuk Kades yang Diduga Korupsi Dana Desa

Penjelaskan Jaksa Agung soal Tindakan untuk Kades yang Diduga Korupsi Dana Desa
Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2020). (Foto: Zul/GoNews.co)
Senin, 24 Februari 2020 15:40 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Mens rea atau sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana, menjadi hal perlu diperhatikan serius dalam proses hukum kepada Kepala Desa (Kades) yang diduga mengkorupsi dana desa.

Hal itu ditegaskan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2020).

"Untuk penanganan dana desa, saya minta langkah untuk mengambil tindakan, mens rea tolong diperhatikan," kata Burhanuddin kepada wartawan.

Terkait pengelolaan dana desa, Menurut Jaksa Agung, pertanggungjawabannya tetap mengacu pada sistem keuangan negara. Sedangkan kepala desa, kata Burhanuddin, jauh dari administrasi negara.

"Artinya bahwa setiap langkah tentunya memerlukan pembelajaran, dan pembelajaran itu ada pada pemerintah daerah," katanya.

Burhanuddin meminta, agar kepala daerah memberikan pembekalan berupa kursus kepada kepala desa di daerah masing-masing. Hal itu perlu dilakukan agar dana desa bisa lebih digunakan untuk kesejahteraan desa.

"Beri bimbingan kepada mereka, jangan langsung dijatuhi hukuman atau diberi penegakan hukum. Mari bina mereka!" kata Burhanudin.***


wwwwww