Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gunakan Pasal 'Karet' UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
Politik
23 jam yang lalu
Gunakan Pasal Karet UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
2
Ini yang akan Dilakukan Pemko Padang Panjang di Masa Transisi New Normal
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Ini yang akan Dilakukan Pemko Padang Panjang di Masa Transisi New Normal
3
Syarief Hasan: Utamakan Insentif untuk Tim Medis Covid-19
Politik
22 jam yang lalu
Syarief Hasan: Utamakan Insentif untuk Tim Medis Covid-19
4
Bamsoet: New Normal Harus Bisa Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19
Politik
22 jam yang lalu
Bamsoet: New Normal Harus Bisa Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19
5
Ikatan Keluarga Magek Pekanbaru Salurkan Zakat Mal kepada Anggota Terdampak Covid-19
Umum
18 jam yang lalu
Ikatan Keluarga Magek Pekanbaru Salurkan Zakat Mal kepada Anggota Terdampak Covid-19
6
New Normal Menuntut Kreativitas Menjalankan Pembinaan Atlet
GoNews Group
22 jam yang lalu
New Normal Menuntut Kreativitas Menjalankan Pembinaan Atlet
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Syarief Hasan: Kita Dengar Semua Aspirasi Masyarakat Terkait Wacana Amandemen UUD

Syarief Hasan: Kita Dengar Semua Aspirasi Masyarakat Terkait Wacana Amandemen UUD
Jum'at, 21 Februari 2020 16:50 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Menyerap aspirasi masyarakat, partai politik, dan media massa terkait wacana melakukan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara, Pimpinan MPR mendatangi Studio televisi swasta di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis 20 Februari 2020 kemarin.

Hadir dalam silaturrahmi itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dan Fadel Muhammad, serta Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah. Dari pihak TV One, hadir Dirut TV One Ahmad R. Whidarmana, Wapimred TV One Totok Suryanto, serta jajaran pimpinan lain di televisi itu.
 
Dalam kesempatan tersebut, Syarief Hasan mengatakan, saat ini pimpinan MPR gencar melakukan silaturrahmi kebangsaan dengan berbagai kelompok masyarakat, media, dan perguruan tinggi. "Kami gencar melakukan silaturrahmi dan komunikasi dengan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Apa yang dilakukan menurutnya terkait rekomendasi MPR periode sebelumnya. Salah satu rekomendasi itu disebutkan melakukan amandemen terbatas terkait keinginan menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara.
 
Untuk itu, pria asal Sulawesi itu menjelaskan, bahwa pimpinan MPR membagi tugas secara segmentasi. "Saya biasa menyerap aspirasi di kampus-kampus di seluruh Indonesia juga pemerintah provinsi," ungkapnya.

Dalam menjalankan tugas serap aspirasi, menurut Syarief Hasan, pimpinan MPR dibantu oleh Badan Pangkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Dua lembaga itu dikatakan sebagai alat kelengkapan MPR.
 
Terkait pokok-pokok haluan negara, mantan Menteri Koperasi dan UKM pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan haluan negara dicetuskan pada masa Presiden Soekarno. Pada masa Presiden Soeharto haluan negara ini dikenal dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Bila dalam masa Presiden Soeharto, GBHN dituangkan lewat Ketetapan MPR maka pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhonono rencana pembangunan nasional dituangkan dalam undang-undang. "Aturan dalam undang-undang sebenarnya sudah sangat jelas dalam soal pembangunan," ucapnya.

Meski rencana pembangunan nasional sudah termuat dalam undang-undang namun dalam undang-undang itu tak ada sanksi bila kepala daerah tidak menjalankan. Di sinilah menurut Syarief Hasan masalah menjadi timbul.
 
Belajar dari pengalaman saat ini di mana pembangunan yang ada tidak berkelanjutan sebab tidak ada sanksi ketika eksekutif tidak menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan nasional, ditambah Presiden dan kepala daerah menggunakan visi dan misi sebagai arah pembangunan, membuat ada keinginan untuk memasukan pokok-pokok haluan negara dalam konstitusi sehingga dasar hukumnya kuat dan tegas.

Ketika wacana ini berkembang, menurut Syarief Hasan timbul pertanyaan siapa yang akan membuat haluan negara. Tak hanya itu, bila pokok-pokok haluan negara tertuang di UUD akan menimbulkan implikasi-implilasi seperti mengubah sistem ketatanegaraan. Disebutkan bila Presiden menjalankan pokok-pokok haluan negara lewat Ketetapan MPR maka hal demikian akan membuat posisi Presiden di bawah MPR. Bila hal demikian terjadi maka MPR akan menjadi lembaga tertinggi kembali.
 
Untuk itulah MPR menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait keinginan melakukan amandemen UUD secara terbatas, baik yang sepakat atau tidak. Diungkapkan, dalam menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, MPR akan lebih banyak mendengar. "Apapun pandangan masyarakat akan dikaji dan dicatat. Kita betul-betul mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat," tambahnya.
 
Dalam kesempatan yang sama, Fadel Muhammad menuturkan dalam melakukan serap aspirasi ke berbagai kelompok masyarakat diakui berbagai pikiran berkembang saat wacana amandemen UUD digulirkan.

Berkembangnya usulan itu seperti keinginan menghidupkan kembali adanya utusan golongan. Semua pikiran yang ada menurut mantan Gubernur Gorontalo itu akan ditampung dan diolah. Semua itu dikatakan sebagai bagian dalam proses demokratisasi. "Kita pimpinan MPR ingin mengambil peran dalam proses itu," ucapnya.***


Loading...
www www