Loading...

Bertemu Khofifah, Ketua DPD RI Siap Dukung Perpres Percepatan Pembangunan di Jatim

Bertemu Khofifah, Ketua DPD RI Siap Dukung Perpres Percepatan Pembangunan di Jatim
Foto: Dok. DPD RI
Senin, 17 Februari 2020 15:47 WIB
SURABAYA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbangkertosusila, BTS dan Selingkar Wilis yang diamanatkan kepada Gubernur Jawa Timur mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Kepada Gubernur Khofifah, LaNyalla mengaku akan membantu di tingkat pusat apa yang menjadi kebutuhan Jawa Timur dalam mempercepat implementasi Perpres tersebut. "DPD sebagai wakil daerah siap support, apalagi untuk percepatan pembangunan," ujar LaNyalla kepada Khofifah di ruang kerja Gubernur Jatim di Surabaya, Senin (17/2/2020).

Khofifah mengucapkan terima kasih atas dukungan yang disampaikan langsung oleh LaNyalla. Ditambahkan Khofifah, Perpres tersebut memang harus menjadi isu bersama, khususnya bagi stakeholder di Jawa Timur.

"Saya juga berharap Kadin Jatim juga terlibat mendorong para pengusaha sebagai investor," tukasnya.

Diungkapkan Khofifah, pemerintah provinsi sudah minta kepada Menko Perekonomian untuk segera membentuk Project Managerial Office (PMO) di pusat, sehingga nanti di provinsi pihaknya tinggal membuat Provincial Project Managerial Office (PPMO).

"Dan nanti provinsi akan menerbitkan obligasi daerah yang akan ditawarkan ke masyarakat, sebagai salah satu sumber pembiayaan. Sehingga kemajuan Jatim nantinya juga didukung oleh masyarakat Jatim," tukasnya.

Kedatangan LaNyalla ke kantor Gubernur didampingi oleh Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, yang dalam kesempatan itu juga menyampaikan keinginan Kadin untuk bisa bersama terlibat dalam implementasi Perpres tersebut.

"Nanti kalau sudah dibentuk PPMO, kami dari Kadin ingin juga terlibat aktif, supaya lebih cepat memberikan update informasi kepada para pengusaha di Jatim," ungkap Adik.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : GoNews Group, Ekonomi, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www