Waspada Investasi Bodong, Pemerintah Diharap Selektif di IK-CEPA

JAKARTA - Indonesia for Global Justice (IGJ) target pemerintah Indonesia dalam perjanjian IK CEPA ini hanya penarikan investasi asing dari Korea Selatan. Padahal, ada persoalan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia terkait investasi Korea.

Maulana, perwakilan IGJ menyampaikan, ada beberapa persoalan investasi Korea yang tidak bertanggungjawab dan bisa dibilang bodong, karena investasinya tidak terdaftar di BKPM, salah satunya PT SKB.

"Pengusaha dari perusahaan tersebut adalah investor dari Korsel yang pada 2018 lalu kabur dan meninggalkan ratusan buruh yang belum diberikan upah," kata Maulana, Jumat (7/2/2020) malam.

Mirisnya, Maulana melanjutkan, sampai sekarang belum direspon positif oleh Pemerintah Indonesia termasuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Persoalan investor korsel yg tidak bertanggungjawab dan belum diselesaikan kasusnya, pemerintah Indonesia kok malah membuka seluas-luasnya pintu bagi investor Korsel masuk ke Indonesia melalui perjanjian IK CEPA?" tandas Maulana.

Maulana khawatir, Perjanjian IK-CEPA ini berpotensi menimbulkan kasus yang sama (pengusaha kabur dan investasi tidak berkualitas) tidak hanya di sektor perburuhan, "bisa jadi di sektor lain ke depannya,".

Potensi terjadinya kembali investasi tak bartanggungjawab itu, menurut Maulana, karena pemerintah Indonesia tidak punya seleksi investasi yang berkualitas. "Yang dipikirkan hanya menarik investasi asing tanpa dibarengi dengan perlindungan hukum bagi masyarakat akibat dari investasi asing itu,".

Belum didapat pernyataan terkini dari perwakilan pemerintah terkait IK-CEPA. Tapi di Senayan, seperti diberitakan sebelumnya, DPD RI menyambut baik penandatanganan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), dan berharap hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan semakin meningkat, terutama bagi peningkatan investasi dan ekonomi dengan daerah.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-Beom didampingi Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Gusti Farid Hasan Aman, di Kantor Kedutaan Besar Republik Korea, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengatakan bahwa kunjungan dari DPD RI ini merupakan kunjungan balasan dari pertemuan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa, DPD RI sebagai kamar kedua di parlemen Indonesia yang mewakili daerah-daerah ingin Korea lebih meningkatkan kerjasama yang memberikan peluang peningkatan ekonomi terutama bagi daerah-daerah di 34 provinsi.

"Korea Selatan sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, banyak potensi besar dari setiap daerah yang bisa dimaksimalkan dan melalui para senator bisa menjadi jembatan untuk mempromosikan berbagai kesempatan kerjasama investasi dari Korea dengan daerah. Basis DPD RI adalah daerah, dan kami tidak mau kehilangan momentum dengan adanya hubungan erat yang terjalin antara Indonesia-Korea dapat membawa para pengusaha untuk melirik kesempatan investasi ke daerah," tukas Sultan membuka pertemuan tersebut.***