Bertemu Basarah, DPRD Kota Malang Konsultasikan Penanganan Krisis Air dan Penciptaan Daerah Bebas Korupsi

JAKARTA - Seluruh Pimpinan DPRD Kota Malang menemui Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR yang juga Anggota DPR Dapil Malang Raya di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (6/2/2020).

Delegasi Pimpinan DPRD Kota Malang yang hadir yakni Ketua, Made Rian Diana Kartika (PDIP) dan para Wakil Ketua Abdurrohman (PKB), Asmualik (PKS) dan Rimzah (Gerindra), datang dalam rangka koordinasi dan konsultasi permasalahan dan pembangunan Kota Malang.

"Saat ini sedang terjadi krisis air yang sangat rumit bagi masyarakat Kota Malang akibat terjadi pecah pipa transmisi air dari Kabupaten Malang ke Kota Malang. Akibat masalah itu saat ini kami DPRD Kota Malang mendapat gugatan class action dari kelompok masyarakat di Kota Malang karena dianggap lalai melaksanakan pengawasan yang efektif kepada kinerja Eksekutif Kota Malang," ujar Made Rian Kartika.

Lebih lanjut dikatakan Abdurrohman Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB bahwa tanpa bantuan pemerintah pusat khususnya dari Kementerian PUPR penanganan krisis air bersih akibat pecahnya pipa transmisi tersebut akan semakin memperlama penyelesaian dan memperpanjang kesulitan air bersih warga Kota Malang.

Di samping masalah air, kami pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang masih trauma dengan peristiwa tsunami politik akibat hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 berurusan dengan hukum akibat kasus korupsi.

"Kami berharap agar Pak Basarah selaku Pimpinan MPR bisa menyambungkan kami dengan Pimpinan KPK agar dapat memberikan penyuluhan hukum dan pencegahan korupsi kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang," ujar Asmualik Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Ahmad Basarah, meskipun dari Partai PDIP tapi dapat menerima dan melayani dengan baik kami meskipun dari partai politik yang berbeda. Ini pembelajaran demokrasi yang baik bagi kami yang muda-muda," terang Rizhma dari fraksi Gerindra.

Dalam tanggapannya, Ahmad Basarah menyambut baik keinginan Pimpinan DPRD Kota Malang untuk mendorong akuntabilitas dan profesionalisme Dewan dalam memajukan dan mensejahterakan Kota Malang termasuk menjadikan DPRD Kota Malang sebagai daerah bebas korupsi.

"Saya akan mengkomunikasikan aspirasi masalah krisis air Kota Malang dengan Kementerian PUPR dan keinginan untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan pencegahan korupsi kepada 45 orang Anggota DPRD Kota Malang yang baru dengan Pimpinan KPK," tutup Basarah.***