Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Awalnya Nantang Netizen, Kini Denny Siregar Nuntut Telkomsel gegara Data Pribadinya Tersebar
Politik
18 jam yang lalu
Awalnya Nantang Netizen, Kini Denny Siregar Nuntut Telkomsel gegara Data Pribadinya Tersebar
2
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
9 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
3
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Anas Nasikhin: Debat Adian Vs Erick Tohir, Gak level
4
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
18 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
5
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
Kesehatan
18 jam yang lalu
Sherina Anggap Kalung Anti Corona Takhayul, Semoga Nyawa Tidak Melayang
6
Implementasi 'New Normal' Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
GoNews Group
15 jam yang lalu
Implementasi New Normal Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
Loading...
Home  /   Berita  /   Pemerintahan

Waket Komisi Dalam Negeri DPR Setujui Pemangkasan Birokrasi Dana Desa

Waket Komisi Dalam Negeri DPR Setujui Pemangkasan Birokrasi Dana Desa
Kamis, 06 Februari 2020 12:47 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, setujui wacana pemerintah pangkas birokrasi dana desa agar dana itu lebih efektif-tepat sasaran.

"Apa yang disinyalir Menteri Keuangan, saat pencairan ada oknum kabupaten yang meminta jatah. Potensi itu yang mau dipotong," ucap Saan saat dihubungi wartawan Rabu (5/2/2020).

Saan juga mengingatkan agar dana desa digunakan secara tepat oleh kepala desa. Jangan sampai, dana desa digunakan sebagai dana pribadi.

"Jangan dana desa identik dengan kepala desa. Jadi kepala desa gunakan dana desa itu seenaknya tanpa kontrol tanpa transparansi," kata Saan.

Sebelumnya, di hari kunjungan Kemendagri ke Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Mendagri Tito Karnavian menyebut wacana untuk "memotong birokrasi," Itu.

"Jangan sampai selama ini dana desa itu adanya di kabupaten, dari kabupaten baru ke desa. Namun seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, ada potensi penyimpangan di tingkat kabupaten, sehingga lebih baik potong jalur diserahkan kepada desa," kata Tito.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Pemerintahan, Ekonomi, GoNews Group

Loading...
www www