Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
2
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
13 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
3
Kematian George Floyd Berujung Rusuh, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman
Internasional
22 jam yang lalu
Kematian George Floyd Berujung Rusuh, KJRI Chicago Pastikan WNI Aman
4
Gunakan Pasal 'Karet' UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
Politik
9 jam yang lalu
Gunakan Pasal Karet UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
5
Aksi Solidaritas Kematian George Floyd Berujung Ricuh Hampir ke Seluruh Amerika
Peristiwa
22 jam yang lalu
Aksi Solidaritas Kematian George Floyd Berujung Ricuh Hampir ke Seluruh Amerika
6
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Internasional
13 jam yang lalu
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Helmy Yahya Dinilai Tak Lakukan Pelanggaran, Komisi I DPR: Dia Tak Layak Dipecat Dewas TVRI

Helmy Yahya Dinilai Tak Lakukan Pelanggaran, Komisi I DPR: Dia Tak Layak Dipecat Dewas TVRI
Selasa, 28 Januari 2020 19:40 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas menduga terjadi pelanggaran prosedur oleh Dewan Pengawas dalam pemecatan Dirut TVRI Helmy Yahya. Dia melihat ada hubungan renggang antara Helmy dengan Dewas.

"Saya objektif aja melihat persoalan TVRI ini. Saya melihat klarifikasi dari surat menyurat dan keterangan pak Helmy sendiri. Memang semua kita merasa bahwa ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Dewas," ujar Yan saat rapat dengan pendapat dengan Helmy Yahya di Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (28/1).

Anggota Fraksi Gerindra itu menilai ada keanehan dalam pemecatan itu karena dalam rapat kedua sudah keluar surat keputusan pemberhentian.

"Baru rapat sekali, rapat kedua sudah keluar SK pemberhentian direksi. Kalau kita telusuri SK pemberhentian rahasia 4 Desember, ini sudah ada pemberhentian rahasia," kata Yan.

Dia menyebut, diktum dalam surat pemberhentian tertanggal 4 Desember dengan 16 Desember, berbeda.

"Diktum di dalam SK dengan SK pemberhentian tanggal 16 itu berbeda. Ini ada keanehan pimpinan," jelas Yan.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan pemerintah, Helmy belum memenuhi syarat pelanggaran etika untuk diberhentikan oleh Dewan Pengawas

"Saya lihat ketentuan pemerintah dari segi etika pelanggaran dewas sendiri sebenarnya belum memenuhi syarat direksi untuk diberhentikan oleh dewas. Tapi dewas melakukan itu," kata Yan.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Merdeka.com
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www