Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
Politik
15 jam yang lalu
Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
2
Keluar dari Fase PSBB, Inilah Opsi yang akan Dilakukan oleh Pemko Bukittinggi
Ekonomi
19 jam yang lalu
Keluar dari Fase PSBB, Inilah Opsi yang akan Dilakukan oleh Pemko Bukittinggi
3
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
Umum
21 jam yang lalu
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
4
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
22 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
5
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
GoNews Group
16 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
6
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
GoNews Group
21 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Loading...
Home  /   Berita  /   Ekonomi

Tutupi Biaya Operasional, BPJS Kesehatan Diizinkan Pakai Dana Jaminan Sosial Hingga Rp4,21 Triliun

Tutupi Biaya Operasional, BPJS Kesehatan Diizinkan Pakai Dana Jaminan Sosial Hingga Rp4,21 Triliun
Sri Mulyani
Sabtu, 25 Januari 2020 15:59 WIB
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperbolehkan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperbolehkan gunakan dana jaminan sosial (DJS) sebesar Rp4,21 triliun untuk menutupi operasional pada 2020.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 233/2019 yang baru diundangkan oleh pemerintah pada 31 Desember lalu.

PMK ini memperbolehkan BPJS Kesehatan untukmengambil dana operasional dari DJS dalam rangka menyelenggarakan jaminan kesehatan setiap bulannya sebesar persentase tertentu dari iuran yang diterima setiap bulan.

Apabila dana operasional yang ditentukan tidak mencukupi karena adanya kebutuhan operasional ataupun kegiatan baru, BPJS Kesehatan memiliki hak untuk mengusulkan perubahan dana operasional.

Lebih lanjut, apabila iuran yang masuk tidak tercapai sehingga nominal besaran dana operasional tidak dapat mencapai Rp4,21 triliun, maka BPJS Kesehatan dapat mengusulkan perubahan persentase dari DJS yang diambil untuk dana operasional.

Besaran persentase yang diambil dari DJS untuk dana operasional BPJS Kesehatan pun dibatasi maksimal sebesar 3,06% dari DJS.

Apabila dibandingkan dengan 2019, batas maksimal nominal penggunaan DJS sebagai dana operasional BPJS Kesehatan pada 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019.

Dalam ketentuan sebelumnya yakni PMK No.185/2019, batas nominal maksimal penggunaan DJS untuk dana operasional mencapai Rp4,09 triliun.

Meski naik secara nominal, persentase DJS yang dibolehkan untuk dana operasional turun dari batas maksimal 2019 yang mencapai 4,66%. ***

Editor : Hermanto Ansam
Sumber : bisnis.com
Kategori : Ekonomi, Pemerintahan

Loading...
www www