Sambangi DPR, Anggota DPRD Riau: 30 Persen Dana Migas Lari ke APBN, Jangan Anak Tirikan Provinsi Kami

JAKARTA - Sejumlah perwakilan Anggota DPRD Riau dan DPRD Kota Dumai, Jumat (25/1/2020) menyambangi Komisi V DPR RI.

Kedatangan mereka, diterima langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah wakil rakyat dari Riau itu, menyampaikan, ada ketidak adilan pemerintah pusat yang dirasakan masyarakt Riau, terkait dengan pembangunan infrastuktur serta dana bagi hasil antara daerah dengan pusat.

"Saya mewakili Komisi V DPR RI, hari ini menerima rombongan dari Komisi IV DPRD Provinsi Riau yang mebidangi infrastuktur. Pada intinya, banyak aspirasi dan keluhan yang di sampaikan kami," ujar Syahrul Aidi Maazat, kepada wartawan, Jumat (24/1/2020) di Jakarta.

Menurut Syahrul Aidi Maazat, masyarakat Riau merasa diperlakukan tidak adil. Jika dilihat dari sumbangan Devisa dari Riau ke Pusat dan dibandingkan dengan yang diberikan Pusat ke daerah, sangat-sangat tidak seimbang.

"Banyak contoh, rusaknya jalan Nasional di Riau yang hingga kini juga belum terselesaikan. Itu salahsatunya," tegasnya.

Untuk itu, dirinya berjanji akan membahas aspirasi tersebut di rapat resmi Komisi V, serta akan menyampaikannya ke Kementerian terkait.

Sementara itu, perwakilan Anggota DPRD Riau, Hardianto menjelaskan, pihaknya menuntut agar Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, tidak menganak tirikan Provinsi yang kaya akan minyak itu.

"Melalui Migas, itu hampir 30 persen devisa dari Riau untuk APBN. Kami menuntut jangan sampai Riau jadi anak tiri. Anggaran untuk Infrastuktur yang kami terima tidak seimbang. Kami terkadang merasa iri dengan Provinsi lain yang mendapat porsi lebih banyak, meski tidak banyak menyumbang ke pusat," pungkasnya.***