Loading...

Agar Niat Tak Berhenti di Mulut, Mohamad Toha Dorong Komitmen Pemerintah Dukung BUMN

Agar Niat Tak Berhenti di Mulut, Mohamad Toha Dorong Komitmen Pemerintah Dukung BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha. (Foto: Dok. Pribadi)
Kamis, 23 Januari 2020 18:00 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha, mendorong pemerintah agar konsisten berkomitmen untuk mendukung program kerja Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Salah satu contohnya, kata Toha, niat Pemerintah mengurangi angka backlog harus sejalan dengan anggaran yang mencukupi yang dialokasikan untuk Kresdit Pemilihan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kalau mau mengurangi angka backlog tapi anggaran untuk KPR melalui FLPP hanya cukup 100 ribu rumah, ya namanya niat mengurangi backlog itu hanya di mulut saja," kata dia kepada wartawan, Kamis (23/1/2020).

Misalnya yang lain, lanjut Toha, "mau menyetop impor gula tapi pabrik gula tidak diberikan PMN untuk peremajaan pabrik, seperti permesinan maupun perangkat keras yang lain,".

"Sama saja tidak mau menyetop impor gula," tukasnya.

Pernyataan Toha ini, menyikapi serangkaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan BUMN soal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.

Toha mengingatkan, program kerja yang ditetapkan harus jelas sesuai dengan inti bisnis (core business) dan Tupoksinya masing-masing.

"Perusahaan BUMN memang harus cari untung, tapi secara simultan juga harus bisa memberikan manfaat serta pelayanan kepada masyarakat," ujar Toha.

Program kerja, menurut Toha, harus mendukung pelaksanaan program pemerintah yang efesien dan efektif, dan program kerja yang mengarah pada persiapan menuju industri 4.0.

"Tidak ego sektoral. Menekankan kerjasama dan sinergi antar BUMN. Contohnya, BUMN butuh beras ya ke Pertani dan Bulog. BUMN butuh konstruksi ya ke BUMN Karya," kata Dia.

Terakhir, Toha juga mengingatkan pentingnya tata kelola perusahaan yang bersih (clean corporate governance), dan baik (good corporate gorvernance), sesuai Key Performance Indikator (KPI), dan bebas dari korupsi.***


Loading...
www www