Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Diduga Korban Begal, Briptu Andri Ternyata Tewas Ditabrak Anggota TNI
GoNews Group
23 jam yang lalu
Sempat Diduga Korban Begal, Briptu Andri Ternyata Tewas Ditabrak Anggota TNI
2
Ingat PSK yang Digerebek Anggota DPR Andre Rosiade di Hotel? Ini Vonis Dijatuhkan Hakim Kepadanya
Peristiwa
8 jam yang lalu
Ingat PSK yang Digerebek Anggota DPR Andre Rosiade di Hotel? Ini Vonis Dijatuhkan Hakim Kepadanya
3
Kata Dasco soal Pertemuan Erick-Ahok
GoNews Group
24 jam yang lalu
Kata Dasco soal Pertemuan Erick-Ahok
4
Massifkan Sosialisasi 4 Pilar, MPR Kerjasama dengan Universitas Terbuka
Politik
23 jam yang lalu
Massifkan Sosialisasi 4 Pilar, MPR Kerjasama dengan Universitas Terbuka
5
Wakil Ketua MPR: Mendikbud Buta Sejarah
Politik
6 jam yang lalu
Wakil Ketua MPR: Mendikbud Buta Sejarah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

OJK Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana terkait Kasus Jiwasraya

OJK Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Pidana terkait Kasus Jiwasraya
Dok. Jiwasraya
Minggu, 19 Januari 2020 15:33 WIB
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana, Mudzakir, mengungkapkan adanya potensi konsekuensi hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus gagal bayar auransi plat merah, Jiwasraya.

Ia menjelaskan, dalam kasus Jiwasraya, ada beberapa pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Mudzakir, OJK bisa termasuk sebagai pelaku rekayasa dari unsur eksternal Jiwasraya. Alasannya, pejabat OJK diduga abai terhadap tugas dan fungsinya sehingga mengakibatkan kerugian.

"Pejabat ekternal Jiwasraya yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan investasi Jiwasraya yang alpa atau abai, tidak melakukan tugasnya secara benar dan akurat. Misalnya pejabat OJK dan lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," terang Mudzakir, Minggu (19/1/2020).

Mudzakir juga mengemukakan prinsip untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus Jiwasraya yakni pengurus Jiwasraya dan pelaku rekayasa. Pengurus perusahaan sepenuhnya harus bertanggungjawab terhadap kerugian Jiwasraya. Sedangkan pelaku rekayasa bisa merupakan pihak internal Jiwasraya maupun eksternal.

"Pelaku rekayasa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu pejabat pada organ lain Jiwasraya yang jabatannya terkait penggunaan uang, misal pengawas internal Jiwasraya, dan bagian investasi, komisaris, dan lainnya," tegasnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Sumber:Media Indonesia
Kategori:GoNews Group, Hukum

wwwwww