Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PBNU Usul Tarik RUU HIP Ganti Jadi RUU BPIP
Politik
6 jam yang lalu
PBNU Usul Tarik RUU HIP Ganti Jadi RUU BPIP
2
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
10 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
3
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Peristiwa
10 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
4
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
GoNews Group
10 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
5
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Intip Payudara di Starbucks
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Intip Payudara di Starbucks
6
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Peristiwa
10 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Hanura Anggap PDIP Arogan Usul Ambang Batas Parlemen Naik

Hanura Anggap PDIP Arogan Usul Ambang Batas Parlemen Naik
Selasa, 14 Januari 2020 16:17 WIB
JAKARTA - Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah menolak wacana revisi UU Pemilu untuk menambah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi lima persen. Menurut Inas, PDIP sebagai partai yang lolos ke DPR, arogan karena menghambat partai kecil untuk masuk ke Senayan.

"Partai besar jangan arogan dong, mentang-mentang masuk senayan lalu mencoba untuk menghambat partai-partai kecil agar tidak masuk ke Senayan dengan cara menaikkan PT 5 persen," kata Inas kepada wartawan, Selasa (14/1).

Inas menilai penyederhanaan partai politik di DPR mendorong terbentuknya oligarki. Dia mengatakan, suara rakyat diberangus dan dirampas oleh partai besar melalui revisi UU Pemilu.

"Padahal dengan mengurangi atau menyederhanakan partai-partai yang duduk di Senayan akan mendorong Indonesia menjadi oligarki, apalagi suara rakyat diberangus dan dirampas oleh partai-partai besar melalui PT dengan mengatasnamakan Undang-Undang, tetapi bertentangan dengan konstitusi," kata Inas.

Berkarya Juga Menolak

Sementara itu, Partai Berkarya yang baru berkontestasi di 2019 lalu juga menolak ambang batas dinaikan dari empat menjadi lima persen. Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan, wacana penambahan ambang batas itu seperti ingin membunuh partai kecil. Dia menyarankan lebih baik ambang batas dinolkan.

"Sama dengan membunuh partai kecil. Secara tidak langsung ingin melenyapkan partai menengah ke bawah. Suara rakyat tidak dihargai. Harusnya PT itu ditiadakan saja atau 0 persen, biar partai bisa berkompetisi dengan baik," kata Badaruddin.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Merdeka.com
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www