Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Peristiwa
6 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
2
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
Politik
21 jam yang lalu
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
3
Melihat National Geographic 'Berburu' Kuliner Minang yang Bikin Rendang Semakin Mendunia
Peristiwa
22 jam yang lalu
Melihat National Geographic Berburu Kuliner Minang yang Bikin Rendang Semakin Mendunia
4
Pemda Solok Selatan Hapus Aset 'Medan Nan Bapaneh' untuk RTH Seribu Rumah Gadang
Solok Selatan
21 jam yang lalu
Pemda Solok Selatan Hapus Aset Medan Nan Bapaneh untuk RTH Seribu Rumah Gadang
5
Syarief Hasan: MPR dan PBNU Satu Pandangan soal Pembatalan RUU HIP
Politik
21 jam yang lalu
Syarief Hasan: MPR dan PBNU Satu Pandangan soal Pembatalan RUU HIP
6
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
6 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Dinilai Menciderai Pembinaan Atlet, DPD RI Minta Pengurangan 10 Cabor Dikaji Ulang

Dinilai Menciderai Pembinaan Atlet, DPD RI Minta Pengurangan 10 Cabor Dikaji Ulang
Dok. DPD RI
Selasa, 14 Januari 2020 16:36 WIB
JAKARTA - Penghapusan 10 cabang olahraga (Cabor) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, dinilai dapat mencederai proses pembinaan dan pengembangan potensi atlet.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muhammad Rakhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum membahas inventarisasi materi ‘Penyusunan RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN)’ di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Di kesempatan yang sama, Ketua KONI Marciano Norman menjelaskan pada mulanya PON di Papua ditetapkan 47 cabor. Namun dikurangi menjadi 37, artinya 10 cabor diturunkan. “Ada 1 permintaan Gubernur Papua ditunda menjadi 2021, namun tidak disetujui oleh Presiden. Maka cabornya disepakati untuk dikurangi,” terangnya.

Marciano menambahkan perlu ada potical will yang baik untuk calon bibit atlet yang akan datang. Lantaran, jika berbicara atlet jangan sampai ada politisasi karena olahraga untuk Indonesia bukan golongan tertentu.

“Jika bicara atlet, kita jangan sampai terkotak-kotak karena olahraga untuk Indonesia,” jelasnya.

Rakhman menambahkan terkait dengan lingkup bidang olahraga pendidikan, pengembangan dan pembinaan olahraga dinilainya belum maksimal. Termasuk upaya pencarian dan pengembangan bakat peserta didik dalam bidang olahraga, serta pada peningkatan jumlah tenaga pendidik bidang studi olahraga.

“Sama halnya dengan pendanaan kegiatan olahraga, belum terdapat norma yang menegaskan partisipasi swasta dalam pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lingkungan,” jelas senator asal Kalimantan Tengah itu.

Berangkat dari hal-hal tersebut, lanjutnya, terdapat rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perubahan Undang-undang No.3 Tahun 2005 Tentang SKN. Kata Rahman, “revisi diharapkan dapat memperjelas keberadaan organisasi keolahragaan,”.

Rakhman juga menilai UU SKN seharusnya menjadikan proses pembinaan, pengembangan keolahragaan nasional serta dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga. Pembangunan keolahragaan sejatinya juga diarahkan pada terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Maka perlu ada peningkatan pembinaan olahraga unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Misalnya saja Jawa Barat dan Jawa Tengah penghasil Bulu Tangkis,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI Hilmy Muhammad mempertanyakan minimnya sarana dan prasarana olahraga di Yogyakarta sehingga para atlet harus barlatih di luar. “Akhirnya atlet-atlet dari Yogyakarta tidak maksimal karena harus berlatih di luar daerah,” ujarnya.

Anggota DPD RI dari DI Yogyakarta ini menjelaskan selama ini pembinaan cabor hanya berkutik di Jakarta saja, namun tidak berfokus di daerah-daerah. Padahal, jika pemerintah bisa memfokuskan baik sarana, prasarana, dan pembinaan cabor di daerah maka akan meningkatkan semangat masyarakat untuk berolahraga.

“Pembinaan olahraga memang bukan perkara mudah. Maka pemerintah seharusnya bisa melihat potensi atlet di daerah dan di sekolah-sekolah,” paparnya.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : GoNews Group, Politik, Olahraga

Loading...
www www