DPR: Pemerintah RI Harus Tegas dan Terukur Terkait Kedaulatan di Natuna

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta segera dilakukan tindakan nyata di lapangan dengan tindakan yang tegas, terarah dan terukur terhadap segala upaya siapapun yang melanggar kedaulatan Republik Indonesia.

"Saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard Tiongkok yang saat mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3.8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia kalau terbukti beri tindakan tegas, terukur dan jelas kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI," Jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada Media, Jum'at (3/1/2020). 

Menanggapi statement Juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT Cheng Shuang, pada Selasa (31/12) bahwa mereka punya kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan yang posisinya dekat Natuna, Kepulauan Riau, yang dianggap Indonesia masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menilai bahwa semua ada aturan hukumnya bukan asal klaim.

"Silahkan mereka klaim tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 Mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia," tegas Kharis.

Kharis juga meminta keseriusan Menteri Pertahanan yang baru-baru ini pulang dari kunjungan kerja ke sejumlah negara salah satunya Tiongkok untuk lebih serius dan segera membangun System Marine Surveillance.

"Saya minta kepada Pak Menhan agar Sistem itu segera di integrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini kita harus bangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar menndeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia," pungkasnya.***