Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
Nasional
23 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
2
Tuntut Denny Siregar Diadili, Ribuan Massa Forum Mujahid Gelar Aksi Bela Santri
GoNews Group
12 jam yang lalu
Tuntut Denny Siregar Diadili, Ribuan Massa Forum Mujahid Gelar Aksi Bela Santri
3
Forum Mujahid Pastikan Denny Siregar Ketemu Batunya di Tasikmalaya
GoNews Group
12 jam yang lalu
Forum Mujahid Pastikan Denny Siregar Ketemu Batunya di Tasikmalaya
4
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
GoNews Group
14 jam yang lalu
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
5
Bahas RUU HIP, Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Akan Temui Pimpinan MPR Hari Ini
Politik
14 jam yang lalu
Bahas RUU HIP, Try Sutrisno dan Purnawirawan TNI Akan Temui Pimpinan MPR Hari Ini
6
Meski Bersaing dengan Ribuan Makanan, Rendang Tetap Salah Satu Favorit Dunia
Ekonomi
15 jam yang lalu
Meski Bersaing dengan Ribuan Makanan, Rendang Tetap Salah Satu Favorit Dunia
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Cegah Penyelewengan Dana, Tito Tingkatkan Akses Data untuk PPATK

Cegah Penyelewengan Dana, Tito Tingkatkan Akses Data untuk PPATK
Jum'at, 20 Desember 2019 14:59 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pihaknya telah sepakat untuk berbagi akses data ke PPATK, untuk proses pemeriksaan dan pemantauan dana pusat ke daerah.

Hal itu disampaikan Tito di Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019), pasca pertemuannya dengan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin.

"Kemendagri akan meningkatkan akses kepada PPATK dalam rangka melakukan profilingsekaligus crosschecking atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK karena Kemendagri ada dukcapil, ada departemen khusus dirjen khusus yakni dirjen dukcapil dimana ada lebih 98 persen Indonesia sudah terdata," kata Tito.

Data ini, kata Tito, dapat digunakan oleh PPATK untuk melakukan pendalaman, percepatan proses pemeriksaan, "terutama transaksi mencurigakan,".

Menurut mantan Kapolri ini, dalam hal ini Kemendagri tidak bisa bekerja sendiri karena tidak memiliki akses untuk meneliti sistem perbankan dan lain-lain, "itu kewenangannya ada pada diantaranya PPATK,".

"Untuk itu lah kita minta bantuan PPATK, bekerja sama untuk melakukan apa monitoring agar dana-dana tersebut untuk ke desa maupun ke kabupaten dan kota ini betul-betul efisien, efektif, tepat sasaran, digunakan untuk pembangunan," kata Tito.***


Loading...
www www