DPD Ingin Diperkuat, Ketua MPR Justru Fokuskan Soal Wakil Golongan dan Pilkada

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memaklumi permintaan pihak DPD RI untuk diperkuat kewenangannya.

Namun, politisi Golkar itu nampaknya justru konsen terhadap usulan PP Muhammadiyah yang meminta agar ada unsur perwakilan golongan dalam pelaksanaan Amandemen terbatas UUD NRI 1945.

"Kalau kita menyimak dari pihak DPD, kewenangan DPD diharapkan bisa ditambah lagi agar lebih berdaya guna. Artinya ada hal-hal yang harus dikedepankan. Tapi justru ada kesan dan pesan saat kita berkunjung ke PP Muhammadiyah yang meminta adanya perwakilan golongan," ucap Bamsoet saat mengisi acara bertema 'Refleksi Akhir Tahun 2019' di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Mantan Ketua DPR RI itu mengakui, bahwa sejauh ini belum ada pihak yang mewakili suku-suku atau kelompok kecil. "Misalnya Badui, suku-suku pedalaman di Papua. Jadi belum ada yang mewakili utusan golongan. Oleh karena itu, saya mendapat kesan dan pesan agar diikut sertakan wakil utusan golongan," papar Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet juga lebih menyoroti persoalan Pilkada yang selalu terjadi gesekan di masyarakat. Ia berharap Pilkada dilakukan secara tak langsung. "Kita ini selalu terjebak politik angka-angka, dan dua kelompok yang saling serang.Lalu bagaimna caranya mengurangi dana Pilkada yang terlalu besar," ungkap Bamsoet.

Lebih lanjut kata Bamsoet, pihak Nahdlatul Ulama (NU) juga setuju jika Pilkada dilakukan tak langsung. "Itu harus dievaluasi, NU sudah setuju. Karena, Pilkada terlihat lebih jelas mudaratnya dan gesekan di masyarakat juga tinggi. Yang mengejutkan, tingkat perceraiannya pum tinggi di waktu Pilkada, ini jelas mengancam keutuhan NKRI," tandas Bamsoet.***