Soal Papua, Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi Siapapun untuk Referendum

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan, setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia harus dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

Karenanya, kata Mahfud di Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019), "tidak ada alternatif bagi papua atau bagi siapapun untuk menentukan nasib sendiri dengan referendum atas nama hukum internasional,".

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan, secara hukum internasional yakni berdasar keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1969, Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dan, "berdasarkan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), setiap negara yang sudah berdaulat atas satu wilayah boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah dan daerah itu dengan segala daya yang dimiliki,".***