Jalan Retak di Lintas Sumbar - Riau Akibat Tanah Bergerak Sudah Ditangani Balai Jalan Nasional

LIMAPULUH KOTA- Fenomena tanah bergerak di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru,  Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) selain menyebabkan rusaknya sejumlah rumah warga, juga mengakibatkan badan jalan lintas Riau - Sumbar mengalami keretakan sepanjang hampir 100 meter di Penurunan Tujuah Baleh, Jorong Simpangtigo. 

Kini keretakan jalan tersebut mulai ditangani oleh Balai Jalan Nasional Wilayah 1 Sumbar. "Kejadian jalan retak itu Selasa (10/12/2019), bersamaan dengan longsor. Memang di daerah itu sering terjadi pergeseran tanah. Tapi itu segera kita tangani dan dicarikan solusi yang tepat penanganannya," kata Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah 1 Albert dalam keterangan tertulis kepada RPG, Sabtu (14/12/2019) lalu seperti dikutip Riaupos.co, Senin (16/12/2019).

Sejak Sabtu itu, pengelola Jalan Sumbar-Riau sudah menurunkan alat berat dan pekerja untuk memperbaiki badan jalan yang retak di Penurunan Tujuah Baleh, Jorong Simpangtigo, Nagari Kotoalam. Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi juga ikut memantau proses perbaikan jalan tersebut.

"Jalan Sumbar-Riau di wilayah Limapuluh Kota adalah urat nadi perekonomian warga Sumbar dan Riau. Untuk itu, kita sangat dukung upaya perbaikan yang terus dilakukan Balai Jalan Nasional. Dan untuk melakukan kajian terhadap penyebab seringnya longsor dan pergerakan tanah, kita siap menunggu pembentukan tim gabungan oleh BNPB sebagaimana disampaikan Kepala BNPB Bang Doni Monardo yang sudah datang ke daerah kita," kata Irfendi Arbi kepada Padang Ekspres.

Selain melihat perbaikan Jalan Sumbar-Riau, Bupati Irfendi Arbi bersama Wakil Bupati Ferizal Ridwan, Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar, dan OPD terkait, juga turun mengecek kondisi 6 rumah warga yang retak dan terbelah akibat fenomena tanah bergerak di Nagari Kotoalam. Sekaligus mengantar bantuan tanggap darurat berupa family kit, perlengkapan makanan, matras double oren, kit ware, dan terpal untuk 8 KK yang terdampak, Pemkab juga berupaya mencarikan solusi untuk perbaikan rumah warga.

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Limapuluh Kota Irwandy yang tergabung dalam Satgas Tanggap Darurat Bencana Alam di Limapuluh Kota, perbaikan 6 rumah warga Kotoalam yang rusak akibat fenomena tanah bergerak tidak bisa dilakukan dalam masa tanggap darurat. Karena, tanggap darurat bencana di Limapuluh Kota hanya ditetapkan selama 7 hari atau berakhir pada Senin (16/12/2019) ini.

"Memang, waktu Pak Bupati berkunjung ke Kotoalam, dalam diskusi dengan wali nagari dan pemuka masyarakat, termasuk warga terdampak, ada rencana untuk membangun hunian sementara (huntara). Namun, karena masa tanggap darurat di daerah kita tinggal dua hari, diperkirakan pembangunan hunian sementara itu tidak bisa dilakukan cepat. Makanya, dicarikan solusi lain untuk warga yang memang sudah tidak bisa menempati lagi rumah mereka," kata Irwandy.(frv/jpg/egp/rpc)