Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Amerika Chaos, MPR Minta KBRI Lindungi WNI
GoNews Group
12 jam yang lalu
Amerika Chaos, MPR Minta KBRI Lindungi WNI
2
Kapolres: Hasil Swab Personel Polres Sijunjung Negatif Covid-19
Sijunjung
14 jam yang lalu
Kapolres: Hasil Swab Personel Polres Sijunjung Negatif Covid-19
3
Polisi Panggil Sejumlah Saksi Dugaan Pencemaran Nama Baik Ketua KPU Sumbar
Sumatera Barat
14 jam yang lalu
Polisi Panggil Sejumlah Saksi Dugaan Pencemaran Nama Baik Ketua KPU Sumbar
4
Basarah: Tunda Dulu New Normal di Sektor Pendidikan
Politik
15 jam yang lalu
Basarah: Tunda Dulu New Normal di Sektor Pendidikan
5
Indonesia Buktikan Pancasila Kuatkan Masyarakat di Tengah Pandemi
GoNews Group
12 jam yang lalu
Indonesia Buktikan Pancasila Kuatkan Masyarakat di Tengah Pandemi
6
Bertambah 467, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air Hampir 27 Ribu
Kesehatan
12 jam yang lalu
Bertambah 467, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air Hampir 27 Ribu
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Dana Program 1 Juta Rumah Kecil, Dana BPJS Dilirik

Dana Program 1 Juta Rumah Kecil, Dana BPJS Dilirik
Dok. Kemen PUPR
Kamis, 12 Desember 2019 10:10 WIB
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjajaki kerja sama soal program pembangunan rumah bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Potensi dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Nilainya mencapai Rp 100 triliun untuk pembiayaan dalam membangun rumah bagi para pekerja yang terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita akan coba ke situ, akan buat MoU dengan mereka (BPJS Ketenagakerjaan). Apa mereka bisa gunakan dana itu untuk bangun rumah untuk pekerja," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid kepada CNBC Indonesia di kantornya, Rabu (11/12/2019).

Namun, Khalawi belum bisa memastikan kapan program itu akan efektif berlangsung. Sejauh ini belum ada bentuk kerja sama resmi antara Kementerian PUPR dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memanfaatkan dana yang ada.

"Ya kan dana mereka, jadi kita harus hati-hati juga untuk bangun rumah atau apa. Akan dijajaki ke sana," katanya dalam menjawab kapan dimulainya program tersebut.

Ia menilai, sebagai pemegang dana maka BPJS Ketenagakerjaan yang berhak untuk menentukan proyeksi dananya. Namun, akan menjadi potensi besar bagi sektor properti jika penjajakan itu bisa bertemu kata mufakat. Apalagi, dana APBN untuk menjalankan program satu juta rumah yang jadi program Presiden Jokowi, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terbilang kecil.

"2020 masih anggaran di Rp 8 triliun," paparnya.

Sebelumnya, usul penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan sudah diusulkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Menurutnya, sudah ada instrumen aturan pendukung yang berpotensi memuluskan program tersebut. Yakni Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2015 tentang pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Dalam peraturan itu, 30% jaminan hari tua bisa jadi program perumahan pekerja. Properti tidak hanya bergantung skema yang lalu seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan sebagainya. Ini ada alternatif lain seperti jaminan hari tua," katanya di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut Hariyadi BPJS Ketenagakerjaan memiliki cadangan dana yang terbilang besar. "Kita ekstrem saja dana kelola jaminan hari tua ada Rp 330 triliun, 30% saja Rp 100 triliun lebih kan. Kita nggak bicara Rp 100 triliun lah, berapa lah. Yang bisa dipakai Rp10-20 triliun (aja) pasti gairahkan properti," kata Hariyadi.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : GoNews Group, Ekonomi, Pemerintahan

Loading...
www www