Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kisah Mualaf Uskup Agung yang Menggemparkan, Rumahnya Dibom Saat Ibadah Haji dan 3 Bayinya Terbunuh
Feature
20 jam yang lalu
Kisah Mualaf Uskup Agung yang Menggemparkan, Rumahnya Dibom Saat Ibadah Haji dan 3 Bayinya Terbunuh
2
Jokowi Sudah Teken PP Gaji ke-13 PNS, Paling Lambat Cair Pekan Depan, Ini Besarannya
Nasional
9 jam yang lalu
Jokowi Sudah Teken PP Gaji ke-13 PNS, Paling Lambat Cair Pekan Depan, Ini Besarannya
3
Perlu Terobosan Kreatif untuk Hindari Resesi Ekonomi
GoNews Group
20 jam yang lalu
Perlu Terobosan Kreatif untuk Hindari Resesi Ekonomi
4
HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas
GoNews Group
21 jam yang lalu
HNW: Tragedi Ledakan Dahsyat di Beirut Harus Diusut Tuntas
5
Simpati Indonesia Untuk Para Korban Ledakan Lebanon
GoNews Group
21 jam yang lalu
Simpati Indonesia Untuk Para Korban Ledakan Lebanon
6
Hasan Basri: Ada 174 Pasal Yang Akan Kami Pelototi
GoNews Group
20 jam yang lalu
Hasan Basri: Ada 174 Pasal Yang Akan Kami Pelototi
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Wacana Hukuman Mati Koruptor, Fahri pada Istana: Bentuk Dewas, Cukup!

Wacana Hukuman Mati Koruptor, Fahri pada Istana: Bentuk Dewas, Cukup!
Dok. GoNews.co
Rabu, 11 Desember 2019 10:58 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membentuk Dewan Pengawas KPK. Pembentukan Dewas dinilai lebih baik ketimbang melanjutkan wacana hukuman mati bagi koruptor.

Mantan Wakil ketua DPR RI itu berharap, para pembisik presiden bisa menyampaikan informasi yang benar agar tak terbawa isu wacana hukuman mati bagi koruptor.

"Strategi pemberantasan korupsi ada dalam UU baru. Antara UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah keterlibatan presiden,” kata kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah bersedia mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi agar koruptor bisa dihukum mati jika masyarakat luas menginginkannya.

Melanjutkan pernyataanya, Fahri kembali mengatakan bahwa sebagaimana amanat UU KPK yang baru, maka semestinya cara presiden untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk dan menunjuk Dewas KPK, serta memastikan bahwa para pengawas itu bekerja demi meletakkan komisi anti rasuah dalam fungsi yang benar.

“Sebab dengan meletakkan KPK di posisi yang benar, kita sudah yakin pemberantasan korupsi yang ada diundang-undang itu cukup untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelasnya.

Lagi-lagi, Fahri mengingatkan orang terdekat Jokowi untuk tidak membisikkan wacana baru dalam memberangus korupsi, sementara yang sudah jelas-jelas amanat undang-undang saja belum dijalankan.

“Sebaiknya jangan membisikkan sesuatu yang baru pada presiden. Sebab yang ada di depan mata saja belum dicoba. Padahal ini harus dipercepat,” pungkas inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Politik, Hukum, GoNews Group

Loading...
www www