Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ikatan Keluarga Magek Pekanbaru Salurkan Zakat Mal kepada Anggota Terdampak Covid-19
Umum
22 jam yang lalu
Ikatan Keluarga Magek Pekanbaru Salurkan Zakat Mal kepada Anggota Terdampak Covid-19
2
Amerika Chaos, MPR Minta KBRI Lindungi WNI
GoNews Group
2 jam yang lalu
Amerika Chaos, MPR Minta KBRI Lindungi WNI
3
Kemendes PDTT Diharap Libatkan Universitas Awasi BLT Desa
Ekonomi
22 jam yang lalu
Kemendes PDTT Diharap Libatkan Universitas Awasi BLT Desa
4
Garuda Siapkan 'Service Recovery' pasca Pembatalan Penerbangan WNI dari Abu Dhabi
Ekonomi
22 jam yang lalu
Garuda Siapkan Service Recovery pasca Pembatalan Penerbangan WNI dari Abu Dhabi
5
Basarah: Tunda Dulu New Normal di Sektor Pendidikan
Politik
5 jam yang lalu
Basarah: Tunda Dulu New Normal di Sektor Pendidikan
6
Polisi Panggil Sejumlah Saksi Dugaan Pencemaran Nama Baik Ketua KPU Sumbar
Sumatera Barat
4 jam yang lalu
Polisi Panggil Sejumlah Saksi Dugaan Pencemaran Nama Baik Ketua KPU Sumbar
Loading...
Home  /   Berita  /   Pemerintahan

Sistim Penilaian Kinerja PNS Diubah, Ini Skema Barunya

Sistim Penilaian Kinerja PNS Diubah, Ini Skema Barunya
Ilustrasi PNS. (int)
Rabu, 04 Desember 2019 08:09 WIB
JAKARTA - Sistim penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diubah, yakni menggunakan sistim pemeringkatkan.

Dikutip dari okezone.com, Deputi Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pan RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan lewat pemeringkatan ini nantinya akan terlihat mana ASN yang memiliki kinerja baik dan mana yang paling rendah. Karena selama ini, penilaian kinerja pada ASN dilakukan sama rata.

''Perlu adanya Pemeringkatan, jadi jelas beda yang higher performer dengan yang lower performer nantinya,'' ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PanRB, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Nantinya, lanjut Setiawan, masing-masing instansi dan bagian juga harus memiliki 20% pegawai yang memiliki nilai baik. Di sisi lain, 20% lainnya juga harus mencantumkan pegawai yang memiliki kinerja yang kurang baik.

''Kalau sebelumnya tak ada batasan penilaian sangat baik. Kalau nanti ada batasan maksimal 20 antara 90-110% hanya 20% saja,'' ucapnya.

Nantinya, lanjut Setiawan, yang akan memberikan penilaian adalah atasannya. Sebagai salah satu contohnya misalkan pejabat eselon IV, maka yang menilai adalah pejabat yang lebih tinggi jenjangnya.

Namun, tambahnya, bukan berarti atasan juga bisa bebas menilai karena pihaknya juga tengah mengkaji penilaian dengan sistem 360 derajat. Lewat sistem ini, bawahan pun bisa menilai kinerja dari atasannya.

''Penilaian itu ada penilaian atasan, staf dan atasannya kemudian eselon IV dinilai oleh tetap jenjang adl di dalam PP 30/2019 jelas yang lakukan penilaian adalah atasan,'' ucapnya.

Skema penilaian yang baru ini sendiri tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2019. Rencananya aturan tersebut akan dilaksanakan atau diimplementasikan dua tahun mendatang.

Saat ini ada sekitar 17 instansi pusat dan daerah yang akan menguji coba sistem penilaian tersebut. Adapun rinciannya adalah 10 instansi merupakan pemerintah daerah dan 7 instansi merupakan instasi pemerintah pusat.

''PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang manajemen kinerja jadi kita ingin mempercepat pelaksanaannya. Oleh karena itu kita buat beberapa tahapan walaupun dalam mandatnya 2 tahun setelah PP ini keluar,'' jelasnya.***

Editor : hasan b
Sumber : okezone.com
Kategori : Pemerintahan

Loading...
www www