'Prudent', Prabowo Tertutup soal Alusista Indonesia

JAKARTA - Prabowo Subianto, sedari masih jadi Calon Presiden 2019, dikenal kritis soal alat utama sistem persenjataan (alutsista) negara. Dengan jabatan kini sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo memastikan ada prioritas alusista negara di tahun 2020, tapi itu rahasia.

"Tidak akan saya sampaikan ke kalian (wartawan, red). Ini banyak mata dan telinga di sini," ujar Prabowo di Kemenhan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Prabowo menyebut anggaran pertahanan Indonesia di Asia Tengah adalah yang terkecil dibanding negara tetangga. Angkanya anggaran Indonesia hanya sekitar 0,8 persen dari Gross Domestic Product (GDP).

"Tetangga-tetangga kita ada yang tiga persen. Jadi ini yang sedang saya perjungkan supaya kita juga bisa anggaran ditingkatkan untuk menjamin kedaulatan kita menjaga wilayah kita, mengamankan kekayaan kita, supaya tidak dicuri bangsa lain," bebernya.

Soal alutsista, Prabowo sebelumnya pernah berdebat dalam rapat dengan Komis I DPR membicarakan program Kementerian Pertahanan 5 tahun ke depan.

Anggota Komisi I F-PDIP Effendi Simbolon meminta Prabowo menyampaikan programnya dalam rapat terbuka, namun Prabowo menolak. Bahkan setelah berkali-kali diminta.

"Di penyelenggaraan bidang pertahanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati, dan sedapat mungkin mempersulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita," urai Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019) lalu.

Terkait anggaran Kemenhan, sebelumnya diberitakan, Buku III Nota Keuangan RAPBN 2020 mencatat, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar diantara kementerian lembaga lainnya, yakni Rp127,357 triliun. Disusul Kementerian PUPR sebesar Rp120,2 triliun dan Polri sebesar Rp90,332 triliun.

Plot twist-nya, anggaran jumbo itu akan menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto, yang ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019.***