Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
Politik
14 jam yang lalu
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
2
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
Politik
15 jam yang lalu
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
3
Sumatera Barat untuk Pertama Kali Tanpa Penambahan Kasus Covid-19
Sumatera Barat
16 jam yang lalu
Sumatera Barat untuk Pertama Kali Tanpa Penambahan Kasus Covid-19
4
Logo Garuda di Gerindra Diganti Lobster, Prabowo Cs Masih Sabar
Politik
14 jam yang lalu
Logo Garuda di Gerindra Diganti Lobster, Prabowo Cs Masih Sabar
5
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
Sumatera Barat
18 jam yang lalu
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
6
Tak Tahan Anu Suami Kecil, Karin Tega Selingkuh dan Tinggalin Mukidi
Hukum
13 jam yang lalu
Tak Tahan Anu Suami Kecil, Karin Tega Selingkuh dan Tinggalin Mukidi
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Fahri Hamzah: Gubernur Tak Perlu Dipilih Langsung

Fahri Hamzah: Gubernur Tak Perlu Dipilih Langsung
Selasa, 19 November 2019 19:32 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berpandangan, Pemilihan Gubernur bisa gunakan metode pemilihan tak langsung, guna memudahkan keselarasan langkah kepemimpinan Daerah Tingkat I itu dengan laju Pemerintah Pusat.


"Jadi pemilihan secara langsungnya itu, turun ke Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota, Red) dengan kepercayaan bahwa kita percaya bupati-bupati kita akan bisa lebih otonom," kata Fahri saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Revisi UU Pilkada, Adakah Ruang Kembali ke DPRD?" yang berlangsung di Media Center DPR/DPD/MPR RI, Selasa (19/11/2019).

Metode pemilihan langsung, yang selama ini diterapkan baik pada Pigub maupun Pilkada, kata Fahri, "sekarang ini Bupati merasa lebih hebat dari Presiden, Gubernur juga merasa. (Seolah-olah menyatakan, Red) Kita kan sama-sama dipilih rakyat Pa! Katanya begitu. Terus dia sok belagu, padahal dia mondar-mandir minta anggaran pemerintah,".

Potret egoisme tersebut, juga dinilai Fahri kontra produktif dengan sistem presidensialisme yang sebenarnya dianut oleh Indonesia. Termasuk diantara sistem presidensialisme itu, kata Fahri, adalah bagaimana Presiden dapat optimal mengelola daerah.

"Beda presiden partainya dengan dia (Kepala Daerah, red), kok dia lalu merasa punya hak untuk men-challenge Presidennya?" tandas Fahri.

Karena potret yang demikian itu lah, Fahri mendorong agar dibuat desain yang matang terkait kepemiliuan di Indonesia.

"Saya mengusulkan, pemilihan nanti ada perubahan cara memilih, itu tergantung desainnya, misalnya otonomi (sebagai basis desainnya, Red). Saya lebih cenderung otonomi itu di tingkat dua (2) saja karena sekarang udah ada otonomi tingkat tiga (3), sebabkan ada undang-undang desa," katanya.

Jadi, kata Fahri, "kalau otonominya ditaruh di tingkat dua (2) maka otonomi tingkat satunya ditiadakan saja, sehingga pada saat otonomi ditiadakan di tingkat satu maka tak perlu Gubernur dipilih secara langsung,". ***

Kategori : GoNews Group, Politik

Loading...
www www