Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tiga Kabupaten di Riau Klaim Sudah Bebas Covid-19
Kesehatan
14 jam yang lalu
Tiga Kabupaten di Riau Klaim Sudah Bebas Covid-19
2
Tak Punya SIKM Jangan Coba-coba Masuk Jakarta, Dipaksa Putar Balik
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Tak Punya SIKM Jangan Coba-coba Masuk Jakarta, Dipaksa Putar Balik
3
Kisah Mualaf Penemu Rapid Test Jacky Ying saat Memutuskan Pakai Jilbab
Kesehatan
7 jam yang lalu
Kisah Mualaf Penemu Rapid Test Jacky Ying saat Memutuskan Pakai Jilbab
4
Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 saat 'New Normal' dengan...
GoNews Group
8 jam yang lalu
Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 saat New Normal dengan...
5
Panduan Covid-19 di Tempat Kerja, Saleh Daulay: Keputusan Menkes Basi
Politik
13 jam yang lalu
Panduan Covid-19 di Tempat Kerja, Saleh Daulay: Keputusan Menkes Basi
6
Indonesia Belum Siap Hadapi 'New Normal' menurut Pakar Kesehatan Masyarakat
GoNews Group
10 jam yang lalu
Indonesia Belum Siap Hadapi New Normal menurut Pakar Kesehatan Masyarakat
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Anang Usulkan Persoalan Musik dan Hak Cipta Masuk dalam Omnibus Law

Anang Usulkan Persoalan Musik dan Hak Cipta Masuk dalam Omnibus Law
Anang Hermansyah (Ist)
Selasa, 19 November 2019 21:29 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Karut marut tata kelola musik di Indonesia diharapkan dapat diatasi dengan ketersediaan regulasi yang komprehensif. Rencana penyusunan Omnibus Law diharapkan dapat menyasar di sektor musik.

Musisi dan pegiat ekonomi kreatif Anang Hermansyah mengatakan persoalan tata kelola musik yang terkait dengan sejumlah sektor seperti hak cipta, ketenagakerjaan, pajak dan lain-lain diharapkan diatasi dengan keberadaan legislasi yang berkarakter Omnibus Law.

"Saya kira momentum yang tepat saat ini persoalan tata kelola musik di Indonesia dan berbagai turunannya dapat diakomodasi dalam instrumen legislasi Omnibus Law," ujar Anang di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Menurut Anang, persoalan musik memiliki irisan dengan banyak aturan lainnya. Ia berpendapat persoalan tata kelola musik tepat jika ditempatkan dalam produk legislasi yang berkarakter "sapu jagad" tersebut. "Saya kira tepat jika persoalan tata kelola musik diakomodasi melalui Omnibus Law," tegas Anang.

Anggota Komisi X DPR RI periode 2014-2019 ini menegaskan dibutuhkan langkah nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja sektor musik yang merupakan salah satu bagian sub sektor dalam industri kreatif di Indonesia.

Menurut dia, capaian Produk Domestik Bruto (PDB) sektor musik dalam lima tahun terakhir ini belum menggembirakan. "Kontribusi PDB sektor musik tak sampai 1% atau hanya 0,48%. Harus ada upaya nyata dengan menyediakan produk legislasi yang kokoh bagi industri musik," tambah Anang.

Dia berharap pemerintah dan DPR dapat memanfaatkan momentum terkait dengan ikhtiar mendorong lahirnya legislasi yang berkarakter Omnibus Law dengan memasukkan persoalan musik dalam agenda tersebut.

"Harapannya, DPR dan Pemerintah dapat mengambil langkah nyata dengan memasukkan persoalan musik dalam daftar legislasi yang berkategori Omnibus Law," harap Anang. ***

Kategori : GoNews Group, Politik

Loading...
www www