Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
GoNews Group
23 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
2
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
Peristiwa
4 jam yang lalu
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
3
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Sa'adah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
GoNews Group
20 jam yang lalu
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Saadah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
4
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
Politik
22 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
5
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
Peristiwa
22 jam yang lalu
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
6
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
GoNews Group
24 jam yang lalu
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Dukung Adanya Haluan Negara, F- PG MPR: Tapi Amandemen UUD 1945 Masih Butuh Kajian Mendalam

Dukung Adanya Haluan Negara, F- PG MPR: Tapi Amandemen UUD 1945 Masih Butuh Kajian Mendalam
Senin, 18 November 2019 15:11 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena menjelaskan sikap fraksinya dalam isu menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam diskusi bertajuk “Mungkinkah Amandemen (Terbatas) Konstitusi Terwujud?” di Media Center MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019), Ia menegaskan, pihaknya telah satu suara agar ditetapkan satu Haluan Negara sebagai pijakan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sementara amandemen UUD 1945, dinilai masih butuh proses panjang.

Haluan Negara, kata Idris, pada masa lampau dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Presiden sebagai mandataris MPR wajib menjalankannya. Sementara pasca reformasi, dimana "kedudukan MPR, DPR, Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya itu sama,", maka tak bisa lagi MPR yang menetapkan Haluan Negara.

"Rekomendasi Fraksi Partai Golkar sejauh ini, masih, kami setuju pada pokoknya, supaya ada pokok-pokok haluan negara supaya menjadi pegangan bagi siapapun yang jadi Presiden, tapi tidak harus juga harus dibikin oleh MPR, cukup dibikin dalam bentuk Undang-undang," kata Idris.

Langkah ini, dipilih Golkar untuk menghindari proses panjang yang bisa membawa Indonesia mundur ke pra reformasi. Karena jika MPR yang membuat Haluan Negara, maka MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara sehingga UUD 1945 harus diamandemen, sementara aspirasi masyarakat terkait amandemen pun masih terpecah antara amandemen terbatas atau kembali ke UUD 1945 yang asli.

"Saya ingin mengingatkan, UUD 1945 itu kita menyebutnya hukum dasar. Kalau hukum dasar terus-menerus selalu dirubah padahal Undang-Undang yang kita hasilkan bersumber dari hukum dasar, bayangkan berapa UU yang kemudian harus menyesuaikan karena perubahan UUD 1945?" tandas Idris sembari menjelaskan, bahwa fraksinya tak menolak mentah-mentah wacana amandemen UUD 1945.

Sekali lagi, pungkas Idris, "kami Fraksi Partai Golkar sikapnya; kita terus mengkaji lebih jauh ya!".***

Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www