Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
Bukittinggi
22 jam yang lalu
Yemmelia: Pilkada Bukan Ajang Balas Sakit Hati
2
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
Nasional
23 jam yang lalu
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
3
Satu Keluarga Perantau Tertular Covid-19 Saat Berada di Agam
Agam
11 jam yang lalu
Satu Keluarga Perantau Tertular Covid-19 Saat Berada di Agam
4
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
GoNews Group
10 jam yang lalu
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
5
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
2 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
6
Anaknya Alami Musibah, Spaso Belum Gabung Timnas Indonesia
GoNews Group
24 jam yang lalu
Anaknya Alami Musibah, Spaso Belum Gabung Timnas Indonesia
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Langsung Atau Tidak, Pilkada 2020 Wajib Lahirkan Pemimpin Amanah

Langsung Atau Tidak, Pilkada 2020 Wajib Lahirkan Pemimpin Amanah
Kamis, 14 November 2019 21:38 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Suwondo Yudhistiro mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung atau tidak langsung, sebenarnya memiliki kedudukan yang sama secara formal dalam rangka untuk menentukan kepemimpinan politik seseorang.

Karena menurut Suwondo, dalam pandangan Islam bahwa seorang pemimpin itu dipilih tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

"Kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan rakyat," tutur Suwondo dalam diskusi dialektika demokrasi 'Akankah Pemilihan Kepada Daerah Dikembalikan Ke DPRD' yang digelar di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jakarta, (14/11/2019).

Suwondo mengatakan, ketika berbicara tentang sistem pemilu, maka hal itu sama halnya berbicara tentang mekanisme untuk mencari pemimpin yang memiliki kapabilitas, kapasitas serta memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat.

Sehingga, lanjut Suwondo, pemimpin itu diharapkan akan mampu melakukan perubahan-perubahan mendasar, mampu menerjemahkan visi-misi program kerja yang ujung-ujungnya untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan pilkada langsung memiliki berbagai kelemahan.

Salah satunya yakni tingginya biaya politik dalam melaksanakan pilkada secara langsung, sehingga berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi dari kepala daerah yang terpilih.

"Menurut saya, hal itu menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Intinya demokrasi langsung maupun tidak langsung, yang penting pelaksanaan pilkada tersebut mampu untuk menghasilkan output berupa pemimpin yang kafabel, pemimpin yang punya kapasitas, pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat," pungkas Suwondo Yudhistiro.***


Loading...
www www