Soal Konflik Pertanahan, ATR/BPN Diminta Perhatikan Asal-usul Lahan

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Hanan A. Rozak meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperhatikan serius soal sejarah atau asal-usul lahan, menyusul banyak kasus konflik pertanahan.

"Ini sangat penting. Karena manakala kita ingin menyelesaikan konflik (pertanahan) tanpa memahami secara persis sejarah asal usul lahan itu maka hal tersebut tidak bisa diselesaikan secara adil,” tegas Hanan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Menurut Hanan, penting bagi BPN memiliki peraturan terkait hal itu, atau bahkan Deputi khusus terkait sejarah pertanahan. Karena, "bagaimana seorang kepala daerah akan bisa menyelesaikan masalah konflik pertanahan kalau kepala daerahnya tidak memahami tentang sejarah lahan tersebut?".

"Apalagi kalau kepala daerahnya juga mempunyai kepentingan di situ," ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Hanan juga bicara soal alih fungsi lahan, menurutnya, harus ada rencana detail tentang tata ruang dan ditegakkan dalam hal ihwal transaksi lahan.

"Banyak lahan-lahan persawahan yang berubah menjadi pemukiman atau tempat industri. Kalau dibiarkan, program Presiden baik mengenai ketahanan dan kedaulatan pangan tidak akan selesai. Kita tidak melarang adanya transaksi lahan, tetapi peruntukkannya tidak berubah," pungkasnya.***