Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
23 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
2
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Politik
8 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
3
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
Politik
20 jam yang lalu
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
4
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
Padang
20 jam yang lalu
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
5
Ratusan Pengemudi Go-jek di Padang Gelar Unjuk Rasa
Padang
23 jam yang lalu
Ratusan Pengemudi Go-jek di Padang Gelar Unjuk Rasa
6
Hikmah Dibalik Penjara Arab Saudi Selama 18 Tahun, Ety Berhasil Hafal 30 Juz Alquran
Peristiwa
22 jam yang lalu
Hikmah Dibalik Penjara Arab Saudi Selama 18 Tahun, Ety Berhasil Hafal 30 Juz Alquran
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Agenda Perdana Komisi I DPR Bakal Rapat Kerja dengan Menhan Prabowo

Agenda Perdana Komisi I DPR Bakal Rapat Kerja dengan Menhan Prabowo
Meutya Hafid. (Istimewa)
Rabu, 30 Oktober 2019 07:22 WIB
JAKARTA - Formasi Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI sudah dibentuk dan disepakati. Ketua Komisi I, Meutya Hafid memastikan pihaknya segera melaksanakan tugas dengan memanggil para mitra kerja untuk menanyakan program ke depan termasuk Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Kita akan coba panggil untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Rencana-rencana apa ke depan yang akan dilakukan oleh kementerian-kementerian yang cukup strategis di bawah Komisi I, termasuk tentu Kemenhan. Kita ingin tahu pola ke depan dan juga apa program-program dari Kemenhan kali ini," kata Meutya Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Meutya menyebut ada sejumlah program Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang pada periode 2014-2018 belum selesai. Program tersebut di antaranya adalah mengenai minimum essential force dan industri pertahanan nasional.

"Di bidang pertahanan kan ada pertama minimum essential force yang belum selesai. Jadi tahap ketiga kita harapkan bisa selesai periode ini hingga 2024, sehingga pertahanan deteren dan dihormati oleh negara lain," ucap politikus Partai Golkar itu.

"Yang kedua tentu industri pertahanan nasional. Itu menjadi juga salah satu yang kita dorong supaya lebih dapat berkembang. Kita bisa lebih menjadi mandiri dalam hal alutsista dengan mengedepankan industri pertahanan nasional," imbuhnya.

Meutya juga memastikan, Komisi I akan memberikan perlakuan yang sama kepada Prabowo, meskipun pada Pilpres 2019 lalu Ketua Umum Gerindra itu merupakan lawan Presiden Joko Widodo.

"Jadi perlakuan akan sama dengan mitra-mitra lainnya. Kritisi juga tetap akan sama, pengawasan kami kepada Kemenhan juga akan tetap sama. Kami harapkan bisa bekerja sama dengan baik dengan Kemenhan, dalam hal ini Menhan kita Pak Prabowo," jelasnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Merdeka.com
Kategori : Politik, Pemerintahan, Peristiwa, GoNews Group

Loading...
www www