Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
GoNews Group
13 jam yang lalu
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
2
DPR dan Pemerintah Sepakat Ganti RUU HIP dengan RUU BPIP
Politik
8 jam yang lalu
DPR dan Pemerintah Sepakat Ganti RUU HIP dengan RUU BPIP
3
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
GoNews Group
12 jam yang lalu
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
4
Ketua DPR Puan Maharani: RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP
Politik
8 jam yang lalu
Ketua DPR Puan Maharani: RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP
5
Massa Aksi Tolak Omnibus Law di DPR: Rezim Anti-rakyat!
Politik
8 jam yang lalu
Massa Aksi Tolak Omnibus Law di DPR: Rezim Anti-rakyat!
6
'Papuan Lives Matter' jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
GoNews Group
15 jam yang lalu
Papuan Lives Matter jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

PDIP: Tugas Jokowi-Maruf Diambil Alih Prabowo Cs Saat Berhalangan, Bukan Menkopolhukam

PDIP: Tugas Jokowi-Maruf Diambil Alih Prabowo Cs Saat Berhalangan, Bukan Menkopolhukam
Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. (GoNews.co/Mus)
Selasa, 29 Oktober 2019 08:16 WIB
JAKARTA - Polemik mengenai hak veto yang dimiliki Menteri Koordinator (Menko) terus bergulir sejak hak tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (23/10) lalu.

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu meminta agar hak yang dimiliki menko untuk membatalkan kebijakan menteri di bawahnya itu secara gamblang diatur.

"Hak veto Menko harus diatur jelas batasannya," tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (28/10).

Lebih lanjut, mantan anggota Komisi III DPR itu mengingatkan bahwa UUD 1945 mengatur, jika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin berhalangan tetap secara bersamaan maka ada tiga menteri yang mengambil alih tugas.

Tugas itu dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“Pelaksanaan tugas presiden adalah Mendagri, Menlu dan Menhan secara bersamaan. Bukan Menko,” tutupnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Rmol.id
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www