Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Polisi Tangkap Wali Nagari Diduga Pelaku Tambang Ilegal di Dharmasraya
Dharmasraya
20 jam yang lalu
Polisi Tangkap Wali Nagari Diduga Pelaku Tambang Ilegal di Dharmasraya
2
Sehari Sebelumnya tak Dibelikan Paket Internet, Esoknya Pemuda di Solsel Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar
Peristiwa
20 jam yang lalu
Sehari Sebelumnya tak Dibelikan Paket Internet, Esoknya Pemuda di Solsel Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kamar
3
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
Politik
12 jam yang lalu
Sisa 20 Hari Tentukan RUU HIP, Bamsoet: Bola Ada di Tangan Pemerintah
4
Melihat National Geographic 'Berburu' Kuliner Minang yang Bikin Rendang Semakin Mendunia
Peristiwa
13 jam yang lalu
Melihat National Geographic Berburu Kuliner Minang yang Bikin Rendang Semakin Mendunia
5
Pemda Solok Selatan Hapus Aset 'Medan Nan Bapaneh' untuk RTH Seribu Rumah Gadang
Solok Selatan
12 jam yang lalu
Pemda Solok Selatan Hapus Aset Medan Nan Bapaneh untuk RTH Seribu Rumah Gadang
6
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
Politik
17 jam yang lalu
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Nasir Djamil Minta Radikalisme Tidak Dijadikan Pengalihan Sejumlah Isu

Nasir Djamil Minta Radikalisme Tidak Dijadikan Pengalihan Sejumlah Isu
Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M Nasir Djamil. (Istimewa)
Selasa, 29 Oktober 2019 08:42 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M Nasir Djamil mengingatkan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin agar tidak menjadikan isu radikalisme secara berlebihan sehingga menghilangkan sejumlah isu yang krusial dan harus mendapat perhatian.

Menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Nasir, dirinya tidak menafikan bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi terjadikan radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme.

"Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (29/10/2019).

Dikatakannya, justru dirinya kuatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.

"Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” terangnya.

Dikatakanya, saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan.

Misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau akut, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia.

"Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer,” pungkasnya.***


Loading...
www www