Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
GoNews Group
23 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
2
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Sa'adah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
GoNews Group
20 jam yang lalu
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Saadah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
3
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
Peristiwa
4 jam yang lalu
Biarkan Ibu Melahirkan di Depan Rumahnya dan Pungut Bayaran Rp800.000, Izin Praktik Bidan SF Dicabut
4
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
Politik
22 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
5
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
Peristiwa
22 jam yang lalu
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
6
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
GoNews Group
23 jam yang lalu
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Gus Aiz: Dapat Dipastikan NU Kedepan akan Lebih Kritis terhadap Pemerintah

Gus Aiz: Dapat Dipastikan NU Kedepan akan Lebih Kritis terhadap Pemerintah
Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman. (Antara)
Selasa, 29 Oktober 2019 08:03 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf karena tidak bisa mengakomodir semua pihak di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan saat hadir di Musyawarah Besar ormas Pemuda Pancasila, Sabtu (26/10).

Ucapan permintaan maaf Jokowi kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi di dalam Kabinet Indonesia Maju direspons Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari yang juga Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman menyampaikan, kekecewaannya dan kekecewaan para Kiai dan Masyayikh NU di berbagai daerah terkait pemilihan menteri agama dari kalangan militer

"Kekecewaan para Masyayikh dan Kiai NU sangat beralasan. Kementerian Agama dijabat oleh militer tidak lazim saat ini, karena terkesan setengah-setengah. Ada tanggung jawab keumatan yang diemban Kiai dan Masyayikh yang tidak ringan. Apalagi menilik sejarah perjuangan dan peran NU sebagai ormas keagamaan yang konsisten melawan radikalisme, termasuk komitmen kebangsaan, NKRI dan Pancasila, " kata Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman, Senin (28/10).

"Menghormati hak prerogratif presiden satu hal, tapi jika yang dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi ataupun akomodasi pasca pilpres seharusnya diretas dengan lebih bijak," sambung Aizzudin yang biasa disapa Gus Aiz.

Selain itu, ekonomi keumatan yang digagas oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin juga dapat dipastikan akan mengalami tantangan yang tidak mudah. Faktor yang mempersulit, kata Gus Aiz, jika perannya dikebiri oleh kepentingan politik kelompok tertentu.

"Dapat dipastikan sikap NU ke depan akan lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak bisa sekedar amar makruf tapi juga menekankan nahi mungkar," tegas Gus Aiz.

"Jangan su'udzon terhadap NU, tidak sederhana sekedar masalah jabatan, tapi tanggung jawab pemahaman dan pengambilan keputusan terkait keagamaan yang berdampak luas secara sosial kemasyarakatan", tutupnya.

Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10) lalu resmi dilantik. Dari total 38 Menteri dan Kepala Lembaga setara menteri dipastikan tidak ada unsur perwakilan dari organisasi kemasyarakat Nahdlatul Ulama. Beberapa orang yang terafiliasi NU merupakan delegasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, Mahfud MD yang merupakan nahdliyin tidak dianggap sebagai representasi perwakilan Kiai struktural NU.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Rmol.id
Kategori : Politik, Pemerintahan, Peristiwa, GoNews Group

Loading...
www www