Perwakilan Pedagang Pasa Ateh Kecewa, Pemko Bukittinggi Dinilai Arogan

Perwakilan Pedagang Pasa Ateh Kecewa, Pemko Bukittinggi Dinilai Arogan
Ratusan perwakilan pedagang Pasa Ateh, Kota Bukittinggi mendatangi kantor DPRD Bukittinggi, untuk menyampaikan aspirasi mereka, Senin 21 Oktober 2019, kemarin.
Selasa, 22 Oktober 2019 18:29 WIB
Penulis: Jontra
BUKITTINGGI - Ratusan perwakilan pedagang Pasa Ateh, Kota Bukittinggi mendatangi kantor DPRD Bukittinggi, untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hal ini dilakukan pedagang atas adanya ketidakpuasan dari perwakilan pedagang, karena tidak dibawa serta dalam musyawarah untuk berbagai persoalan di Pasa Ateh, terutama dengan telah terbitnya surat pemberitahuan pendaftaran ulang, Senin 21 Oktober 2019, kemarin.

Terkait hal itu, Ketua perhimpunan pemilik kartu kuning korban kebakaran Pasa Ateh Bukittinggi, Yulius Rustam, menyampaikan pada gosumbar Selasa 22 Oktober 2019, kekecewaan sejumlah pedagang pemilik kartu kuning, yang tidak dibawa serta musyawarah dalam mengambil kebijakan tentang Pasa Ateh, khususnya terkait poin yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan pendaftaran ulang bagi pemegang kartu kuning.

Hal ini mereka nilai, sebagai salah satu pembodohan bagi pedagang bahkan bisa dikatakan sebagai jebakan.

“Keluarnya pengumuman dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagang memicu keresahan. Ada poin - poin yang dapat kami simpulkan sebagai modus untuk menjebak sehingga pedagang yang mendaftar otomatis menyetujui persyaratan yang disampaikan pemko. Salah satunya pada poin D, yang menyebutkan, sistem pemakaian toko Pasa Ateh adalah sistem sewa murni, untuk dipakai sendiri (tidak boleh dipindahtangankan),” sebutnya.

Yulius Rustam juga mengatakan, perhimpunan pemilik kartu kuning korban kebakaran Pasa Ateh Bukittinggi, meminta pemko melalui DPRD Bukittinggi agar surat pemberitahuan itu segera dicabut, sampai adanya musyawarah bersama pedagang dan stakeholder terkait, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam persoalan ini.

“Kami merasakan, Pemko Bukittinggi sudah arogan, karena mengambil keputusan sendiri tanpa adanya musyawarah dengan pedagang. Sedangkan, tujuan pemerintah pusat menurunkan dana APBN untuk membantu korban kebakaran, tapi kami tidak dibawa serta dalam musyawarah sebelum diambil keputusan,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Bukittinggi, M. Idris, yang juga hadir dalam pertemuan itu menjelaskan, bahwa surat pemberitahuan tersebut, merupakan hasil pembahasan tim dan dikeluarkan atas nama pemerintah daerah.

“Jadi bukan keputusan Walikota, bukan keputusan Kepala Dinas, tapi ini merupakan keputusan pemerintah kota. Surat pemberitahuan itu, dibuat agar pedagang pemegang kartu kuning dapat mendaftar ulang kembali, sehingga setelah Pasa Ateh siap nanti, toko yang ada bisa langsung diisi oleh pedagang, tidak perlu menunggu waktu lama dan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian dan geliat jual beli di Pasa Ateh,” ungkapnya.

M. Idris juga menyampaikan bahwa pendaftaran ulang dibuka, sebagai langkah percepatan agar Pasa Ateh dapat segera diisi oleh pedagang korban kebakaran.

“Sementara untuk isu adanya penolakan terhadap KTP luar Bukittinggi itu tidak benar, asalkan ada kartu kuning yang terdata di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Bukittinggi, kami terima dan tidak ada penolakan. Termasuk bagi pemilik yang memiliki lebih dari satu toko, kami terima semua, asal ada data yang lengkap dan jelas. Untuk jumlah sewa pun belum ada keputusan,” bebernya.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, juga menuturkan, akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan pedagang yang hadir. Namun demikian, tentu harus ada pembahasan sebelum lahirnya rekomendasi dari kami, jelasnya.

“Semuanya akan kita fasilitasi. Segala yang disampaikan di sini, nanti akan dibahas oleh Komisi II yang menaungi masalah ini. Setelah ada keputusan bersama, baru kami sampaikan hasilnya. Ini sangat penting dan akan diprioritaskan. Kami tentunya akan berpihak kepada masyarakat dan kepentingan umum, selagi sesuai aturan perundang -undangan yang berlaku,” jelas Herman Sofyan didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.

Perwakilan pedagang lain, Young Happy mengatakan, cara Kepala Dinas Koperasi terhadap pedagang pemilik kartu kuning adalah bentuk kesewenang-wenangan. Pedagang diposisikan sebagai pihak yang bisa diatur semaunya. Tidak pernah diajak bermusyawarah.

Pertokoan Pasar Atas itu, sebelumnya dibangun tidak dengan dana pemerintah. Pedagang yang 763 orang mengeluarkan dana Rp 4 juta/toko. Lalu, hangus terbakar. Itu musibah. Pedagang telah menderita kerugian yang besar. Lalu pemerintah pusat turun tangan membantu, membangunkan kembali toko-toko yang terbakar dengan dana APBN.

“Pemerintah pusat membantu masyarakat pedagang yang kena musibah, yang tokonya terbakar, dan untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai sarana kegiatan ekonomi, masyarakat,” kata Young Happy.

Young Happy mengutip Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, tentang bantuan pemerintah pusat terhadap pembangunan pasar di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Pasar Bukittinggi yang terbakar. Dalam Perpres itu, setelah selesai dibangun, pengaturannya diserahkan pada Pemko.

Sementara itu lanjut Young Happy, Pedagang pemilik/pemegang kartu kuning toko-toko pada Pusat Pertokoan Pasar Atas Bukittinggi, cemas dan resah bakal kehilangan hak atas toko mereka. Penyebab kondisi itu adalah ketentuan yang ditetapkan Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Pemko Bukittinggi atas nama pemerintah kota.

“Pedagang pemegang hak kartu kuning yang mendaftar bakal dianggap setuju dengan semua ketentuan dan ketetapan sepihak Pemko Bukittinggi melalui Dinas Koperasi. Ini pembodohan, penipuan yang dilakukan kepada pedagang pemegang kartu kuning sebagai tanda hak atas toko.” cetusnya lagi.

“Jika dicermati, judulnya saja yang pengumuman, tetapi mereka malah membuat sanksi dan ketetapan sendiri tanpa melalui musyawarah dengan para pedagang pemilik hak toko yang terbakar itu. Apa dasar semua ketentuan semua itu. Mereka pikir kami para pedagang ini bodoh dan bisa mereka bodoh-bodohi begitu saja,” tuturnya.

Pada Perpres itu dinyatakan, Pemko wajib memberikan prioritas kepada pedagang lama yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai pedagang lama di Pasar Atas. Nah, semua nama itu sudah ada pada Pemkot dan Dinas Koperasi, yang telah diberikan pedagang saat pendataan paska kebakaran dan pembagian kios penampungan.

“Sekarang diminta lagi pedagang mendaftar, dan ada pula sanksi jika tidak mendaftar. Perpres sudah jelas-jelas menyatakan wajib diberikan kepada pedagang lama, ya berikan saja. Tidak perlu didaftar-daftar lagi,” kata Young Happy.

Untuk pedagang bisa mendapatkan toko, Dinas Koperasi telah menetapkan dengan cara sewa murni. Padahal di Perpres ayat dua itu, tidak ada disebut ‘sewa murni’. Pemko ditugaskan, sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan harga pemanfaatan yang terjangkau.

“Pemko menetapkan harga, apakah itu harga sewa atau harga jual? Lalu, berapa harga akan ditetapkan untuk pilihan yang mana, dan bagaimana sistem pembayaran? Lihat amanat Perpres, harga pemanfaatan yang terjangkau. Itu berapa dan apa ukurannya? Untuk mendudukkan masalah ini, apakah tidak patut dimusyawarahkan dengan pedagang?” ujar Young Happy.

Minta Dicabut

Setelah menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi pedagang pemegang hak kartu kuning Pasar Atas, perwakilan pedagang melalui Ketua DPRD meminta agar Kepala Dinas Koperasi mencabut atau membatalkan surat pengumuman yang berisi jebakan itu.

Menanggapai permintaan itu, Kepala Dinas Koperasi, Muhammad Idris dengan jelaas menyatakan menolak mencabut surat yang dikeluarkan dinas yang dipimpinnya itu. “Saya tidak bisa mencabut surat itu karena itu bukan keputusan saya sendiri. Tetapi tim,” tukas Idris.

Tetapi pedagang pemilik toko pemegang kartu kuning tetap meminta, DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat untuk membantu masyarakat pedagang yang sedang cemas kehilangan hak atas tindakan sepihak Pemko Bukittinggi.

“Selain dicabutnya ketentuan pendaftaran kembali yang berisi ‘jebakan’ itu, kami juga meminta legislatif proaktif mengontrol pihak eksekutif yang terus bertindak sepihak. Tidak mau bermusyawarah dengan masyarakat pedagang,”tukuk Young Happy.(**)

Kategori : Uncategories

Loading...
www www